Jakarta, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam komunikasi strategis guna meningkatkan efektivitas kebijakan publik dan membangun pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang digelar secara hybrid, Rabu (14/10/2026).
Tito menegaskan, persepsi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah turut dipengaruhi oleh pemberitaan media. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara terencana agar kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami masyarakat secara tepat.
“Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media,” kata Tito saat mengikuti kegiatan secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.
Ia juga menyoroti tantangan penyebaran informasi di era digital, termasuk fenomena firehose of falsehood, yakni penyebaran informasi keliru secara masif dan berulang yang berpotensi memengaruhi persepsi masyarakat terhadap fakta.
Menurut Tito, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyampaikan informasi yang akurat secara konsisten dan efektif. Dalam hal ini, Diskominfo daerah diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyelaraskan komunikasi mengenai kebijakan, program, dan capaian pembangunan.
“Dinas Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu narasinya,” ujarnya.
Tito turut mendorong penguatan manajemen media melalui kanal konvensional maupun media sosial. Ia meminta Diskominfo provinsi serta kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI agar informasi dari pemerintah pusat dapat diperkuat dengan pemberitaan mengenai pelaksanaan program dan capaian di daerah.
“Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Tito menilai perhatian pemerintah daerah terhadap urusan komunikasi dan informatika perlu ditingkatkan. Meski termasuk urusan wajib nonpelayanan dasar, Diskominfo memiliki peran penting dalam mendukung penyampaian informasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Ia pun meminta agar penguatan fungsi kehumasan didukung dengan anggaran memadai, ketersediaan personel, peralatan, serta jenjang karier yang jelas.
“Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas,” tegasnya.
Selain dukungan sumber daya, Tito menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang tepat serta penempatan kepala Diskominfo yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang komunikasi dan informatika. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan komunikasi publik di daerah.
“Jadi dengan demikian orang yang mengawaki betul-betul orang yang memahami tentang urusan pekerjaan, komunikasi dan informasi,” tandasnya.
Sementara itu, Bakom RI mengusung tema “Dua Tahun Gerak Nyata” untuk menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tema tersebut menjadi landasan komunikasi mengenai berbagai program dan capaian pemerintah kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan serta perwakilan kepala Diskominfo dari seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
(Ferdio).
Komentar Anda :
