Polisi Pemerkosa Remaja Putri 12 Kali Direkom Pemecatanya ke Kapolri
Jumat, 11-03-2022 - 23:57:11 WIB
AKBP Mustari saat menjalani sidang kode etik kepolisian di Kabid Propam Polda Sulsel Jumat (11/3/2022).
Baca juga:
   
 

Jakarta - Oknum polisi yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) AKBP Mustari diduga 12 kali memperkosa remaja putri. Hal itu terungkap dalam persidangan kode etik, Jumat (11/3/2022).

Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Agoeng Adi Koerniawan selaku penuntut membacakan tuntutan terhadap AKBP Mustari. Agoeng lalu membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) korban.

Agoeng  menyebutkan, pada bulan Oktober 2021 sampai dengan 25 Februari 2022, Mustari melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dan perbuatan cabul (total 12 kali) terhadap korban.

"Bulan pertama Oktober 2021, AKBP Mustari diduga memperkosa korban sebanyak tiga kali, dua kali pada November 2021 dan Desember sebanyak dua kali," jelas AGGOENG

Merasa ketagihan, perwira menenga ini juga melakukan hubungan badan tiga kali pada baulan Januari 2022 dan terakhir pada tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 20.00 Wita urainya Agoeng.

Akibat perbuatanya, AKBP Mustari menjalani kode etik etik pemecatan tidak hormat pada pukul 08.45 Wita, pagi tadi di Kabid Propam Polda Sulsel. AKBP Mustari dihadirkan bersama korban dan tujuh orang lainnya sebagai saksi.

Kabid Propam Polda Sulsel melalui Agoeng menyebutkan, AKBP Mustari dinyatakan melanggar Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

Atas keputusan tersebut, yang bersangkutan (nyatakan) banding," ujar ketua sidang kode etik Kombes Ai Afriandi kepada wartawan, Jumat (11/3/2022).

Afriandi mengatakan, putusan PTDH dalam sidang kode etik pada prinsipnya bersifat rekomendasi. Polda Sulsel rencananya akan mengirimkan rekomendasi pemecatan tidak hormat tersebut ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo apabila putusan banding nanti menyatakan AKBP Mustari tetap di-PTDH.

"Karena yang bersangkutan AKBP (perwira menengah) maka keputusan tetap (harus melalui) Pak Kapolri," kata Afriandi.

Kabid Propam Polda Sulsel Kombes Agoeng Adi Koerniawan menilai AKBP Mustari memang memiliki hak untuk banding. "Banding akan kami sidangkan setelah bersangkutan melalui sekretaris mengajukan memori bandingnya," ujar Kombes Agoeng.

Agoeng juga mengatakan untuk sidang banding tidak perlu lagi menghadirkan terduga pelanggar dan sidang banding bakal segera digelar.

"Terduga pelanggar katanya mau banding, kita berikan tegang waktu 14 hari," jelas Agoeng

Ketua sidang kode etik Kombes Ai Afriandi di Mapolda Sulsel mengatakan, terduga pelanggar diberikan sanksi yang sifatnya tidak administratif berupa perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercela.

Kombes Ai Afriandi juga mengatakan AKBP Mustari akan diberi sanksi administratif berupa direkomendasikan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ke Kapolri. (Zai).




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com