Jakarta, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan swasembada pangan melalui penguatan penyuluhan pertanian dan dukungan operasional Balai Penyuluh Pertanian (BPP).

Hal tersebut disampaikan Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang Pengelolaan Sarana Prasarana serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian dalam rangka Swasembada Pangan Berkelanjutan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10/2026).

Tito menjelaskan, penyuluh pertanian merupakan garda terdepan dalam mendukung pelaksanaan program swasembada pangan. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025, pendayagunaan penyuluh pertanian diarahkan untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Menurutnya, Kementerian Pertanian membutuhkan dukungan tenaga penyuluh di lapangan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterapkan secara optimal. Karena itu, Pemda diminta membantu operasional BPP di tingkat kecamatan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Transfer ke Daerah (TKD), maupun mekanisme penganggaran lainnya sesuai ketentuan.

“Persoalannya adalah beliau (Menteri Pertanian) memerlukan pasukan di lapangan. Jadi selama ini beliau bekerja sama dengan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan),” ujar Tito.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian juga akan memperbaiki BPP yang mengalami kerusakan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap penyuluh pertanian dalam menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, berdasarkan data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026, terdapat 37.237 penyuluh pertanian di seluruh Indonesia yang didukung oleh 5.836 unit BPP.

Amran memastikan pihaknya akan mempercepat perbaikan BPP yang rusak melalui penyesuaian alokasi anggaran. Ia berharap fasilitas yang mengalami kerusakan berat dapat segera diperbaiki sehingga dapat kembali menunjang kegiatan penyuluhan pertanian.

“Kami langsung refocusing anggaran biaya tahun ini. Kalau bisa dua bulan selesai yang tadi rusak berat, kita perbaiki. Kemudian insyaallah tahun depan sudah selesai semuanya. Ini (BPP) untuk tempatnya PPL bernaung,” kata Amran.

Dalam kesempatan tersebut, Amran juga mengapresiasi dukungan Mendagri dalam menjaga stabilitas harga pangan di berbagai daerah. Menurutnya, koordinasi pemerintah pusat dan daerah berperan dalam mendukung pengendalian inflasi, khususnya pada komoditas pangan.

Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

(**).