BKN Apresiasi Kolaka Utara, Pemprov Sulbar Diminta Tuntaskan Rekomendasi
Senin, 12-10-2026 - 10:15:41 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengapresiasi instansi pemerintah daerah yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) masih diminta menuntaskan rekomendasi BKN terkait persoalan manajemen ASN yang menjadi dasar pemblokiran layanan kepegawaian.


BKN mencatat, seluruh instansi yang sebelumnya dikenai sanksi pemblokiran layanan kepegawaian telah menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, kecuali Pemprov Sulbar yang masih perlu menyelesaikan sejumlah rekomendasi. Tindak lanjut tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan ASN sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) Manajemen ASN serta prinsip sistem merit.


Salah satu daerah yang mendapat apresiasi adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Setelah mengalami pemblokiran layanan kepegawaian akibat persoalan manajemen ASN, pemerintah kabupaten tersebut menyatakan kesediaan melaksanakan rekomendasi BKN terkait pembatalan surat keputusan pemberhentian jabatan yang dinilai tidak sesuai ketentuan.


Komitmen itu disampaikan melalui surat Bupati Kolaka Utara Nomor 800.1.1/1301/2026 tertanggal 8 Oktober 2026. Pemkab Kolaka Utara kemudian mengambil langkah untuk mengembalikan pejabat terdampak ke jabatan semula atau jabatan setara.


BKN menilai langkah tersebut menunjukkan pentingnya koreksi terhadap keputusan kepegawaian yang tidak sesuai aturan. BKN berharap upaya serupa dilakukan Pemprov Sulbar agar persoalan kepegawaian dapat diselesaikan dan hak-hak ASN tetap terlindungi.


Persoalan ini juga berdampak pada layanan kepegawaian yang memerlukan persetujuan di tingkat provinsi, termasuk layanan kenaikan pangkat dan pensiun bagi ASN di Kabupaten Mamasa, Majene, Polewali Mandar, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.


Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN BKN, Hardianawati, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan rekomendasi penataan jabatan kepada Pemprov Sulbar berdasarkan rencana perbaikan yang sebelumnya diajukan pemerintah provinsi tersebut.


Rekomendasi itu mencakup penataan jabatan terhadap sejumlah pejabat yang pengangkatannya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebanyak 68 pejabat administrator dan pengawas direkomendasikan untuk diangkat ke jabatan fungsional karena telah memperoleh persetujuan penyetaraan jabatan dari Kementerian PANRB.


Selain itu, BKN merekomendasikan pengangkatan kembali 13 pejabat administrator dan tiga pejabat pengawas ke jabatan semula atau jabatan setara.


Sementara itu, tiga pejabat administrator lainnya masih memerlukan penyelesaian melalui sejumlah langkah, antara lain mutasi antarinstansi, pemeriksaan terkait hukuman disiplin, dan pengembalian ke jabatan awal. BKN meminta proses tersebut segera diselesaikan karena pengangkatan mereka ke jabatan administrator dinilai tidak sesuai dengan NSPK Manajemen ASN.


BKN juga membatalkan rekomendasi pengangkatan lima pejabat pengawas ke jabatan administrator karena proses pengangkatannya dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Hardianawati menegaskan bahwa pemblokiran layanan kepegawaian merupakan instrumen pengawasan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan, bukan semata-mata pembatasan layanan administrasi.


“Pemblokiran layanan merupakan instrumen pengawasan untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan manajemen ASN, bukan semata-mata pembatasan layanan administrasi. Karena itu, setiap instansi diminta menindaklanjuti rekomendasi pengawasan agar keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Hardianawati, Minggu (11/10/2026).


BKN menegaskan, pemblokiran layanan bukan tujuan akhir pengawasan. Penyelesaian rekomendasi menjadi langkah penting agar layanan kepegawaian kembali berjalan optimal dan hak-hak ASN tidak terus terdampak.


Pengawasan dan pengendalian manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur penerapan sistem merit dalam pelaksanaan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).


BKN pun mendorong Pemprov Sulbar segera menuntaskan seluruh rekomendasi yang masih tertunda. Kepatuhan terhadap hasil pengawasan diharapkan dapat memperkuat profesionalisme ASN, melindungi kepastian karier pegawai, serta menjaga kelancaran pelayanan kepegawaian dan pelayanan publik di daerah.


(M.Husnie).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com