BNN Siapkan Skema Rehabilitasi Warga Binaan untuk Atasi Overkapasitas Lapas
Sabtu, 10-10-2026 - 11:40:08 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Badan Narkotika Nasional (BNN) menyiapkan skema rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi persoalan kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) yang telah mencapai lebih dari 80 persen.


Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Overkapasitas Lapas dan Rutan di Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (9/10/2026).


Rapat membahas sejumlah aspek untuk mendukung pelaksanaan program, mulai dari penyusunan regulasi, sinkronisasi data dan kriteria warga binaan, penentuan lokasi, hingga penyusunan kurikulum reedukasi dan rehabilitasi.


Pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan tengah menyiapkan lokasi pembinaan berupa lahan pertanian, perkebunan, dan tambak. Program ini diproyeksikan berlangsung di 10 hingga 15 lokasi, dengan kapasitas sekitar 3.000 warga binaan di setiap lokasi.


Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat 85.561 warga binaan yang terkait perkara narkotika. Namun, tidak seluruhnya merupakan pengedar atau bandar. Warga binaan yang memenuhi kriteria akan menjalani asesmen untuk menentukan kelayakan mengikuti program reedukasi dan rehabilitasi.


BNN telah menyiapkan alur layanan rehabilitasi yang meliputi profiling untuk mengidentifikasi calon peserta, screening, asesmen, pelaksanaan rehabilitasi, pemantauan dan pendampingan, hingga reintegrasi sosial.


“BNN akan memastikan layanan rehabilitasi berjalan sesuai standar dan berorientasi pada pemulihan,” ujar Inspektur Utama BNN RI, Dicky Kusumawardhana.


Selain menyiapkan layanan rehabilitasi bagi warga binaan, BNN juga menyoroti pentingnya penanganan sejak tahap awal proses hukum. Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN RI, Aldrin M.P. Hutabarat, menekankan perlunya optimalisasi peran Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memastikan pecandu narkotika memperoleh penanganan rehabilitasi sesuai hasil asesmen dan ketentuan yang berlaku.


Menurut Aldrin, langkah tersebut diperlukan agar pecandu yang bukan pengedar maupun bandar dapat memperoleh penanganan yang berorientasi pada pemulihan, sesuai hasil asesmen dan ketentuan hukum, sehingga tidak seluruhnya harus berakhir di Lapas.


“Banyak kasus selama ini, para pecandu yang direkomendasikan untuk direhabilitasi dari hasil Tim Asesmen Terpadu atau TAT tetap menjalani proses hukum,” ungkapnya.


Ia menilai, penguatan kebijakan pada tahap awal penanganan perkara menjadi bagian penting dalam upaya jangka panjang mengatasi overkapasitas. Penerapan rekomendasi TAT secara konsisten diharapkan dapat mendukung penanganan pecandu narkotika yang lebih berorientasi pada pemulihan sekaligus mengurangi beban hunian Lapas dan Rutan.


(**).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com