PETI Diduga Beroperasi Saat Perkara Berjalan, Masyarakat Pasaman Barat Minta Kapolda Turun Tangan
Rabu, 07-10-2026 - 11:18:27 WIB
Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
Baca juga:
   
 

 


Pasaman Barat, - Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Nagari Lingkung Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, menuai perhatian dan keresahan masyarakat.


Aktivitas pertambangan yang diduga dilakukan oleh Beni Eka Putra tersebut disebut telah berlangsung sejak awal Juli 2026. Masyarakat mempertanyakan legalitas kegiatan tersebut dan meminta aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan di lokasi.


Yang menjadi sorotan, aktivitas tersebut diduga berlangsung ketika objek atau lokasi yang bersangkutan masih berkaitan dengan perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.


Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak terjadi tindakan yang berpotensi mengabaikan proses hukum yang sedang berlangsung.


Bukan Sekadar Persoalan PETI


Persoalan yang disampaikan masyarakat bukan hanya mengenai dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin.


Masyarakat juga meminta aparat memeriksa status dan legalitas objek yang ditambang, pihak yang menguasai atau melakukan aktivitas di lokasi, izin pertambangan yang dimiliki, serta kemungkinan adanya hubungan aktivitas tersebut dengan perkara yang sedang diperiksa pengadilan.


Jika benar kegiatan dilakukan tanpa izin, masyarakat meminta agar proses hukum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu, masyarakat juga mengkhawatirkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan, mulai dari kerusakan lahan, perubahan kondisi tanah hingga potensi gangguan terhadap sungai maupun sumber air masyarakat.


Muncul Dugaan Adanya Perlindungan Oknum


Hal lain yang turut disampaikan dalam pengaduan adalah adanya informasi mengenai dugaan keterlibatan atau pemberian perlindungan oleh oknum tertentu.


Dalam informasi yang diterima masyarakat, disebutkan adanya oknum berinisial ST yang diduga berkaitan dengan Pomdam XX/I Imam Bonjol serta oknum berinisial AV yang disebut berkaitan dengan Propam Polda Sumatera Barat.


Namun masyarakat menegaskan bahwa informasi tersebut belum merupakan kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu.


Karena itu, masyarakat meminta informasi tersebut diperiksa dan diverifikasi secara objektif oleh institusi yang berwenang.


“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya meminta agar informasi yang kami terima diperiksa secara profesional. Kalau memang tidak benar, tentu harus dijelaskan. Tetapi kalau benar terdapat keterlibatan atau perlindungan terhadap kegiatan ilegal, harus ada tindakan sesuai hukum,” demikian sikap yang disampaikan dalam pengaduan.


Ada Foto dan Video sebagai Bahan Pengaduan


Masyarakat mengaku telah memiliki foto dan video yang mendokumentasikan aktivitas di lokasi.


Dokumentasi tersebut akan disampaikan sebagai bahan pendukung kepada aparat penegak hukum untuk membantu proses verifikasi dan penyelidikan.


Melalui pengaduan kepada Kapolda Sumatera Barat, masyarakat meminta agar dilakukan pemeriksaan langsung ke lokasi, pemeriksaan legalitas pertambangan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, serta koordinasi dengan instansi terkait di bidang pertambangan dan lingkungan hidup.


Masyarakat juga meminta agar aparat memastikan apakah aktivitas tersebut memiliki IUP, IPR atau perizinan lain yang dipersyaratkan.


Masyarakat Minta Kepastian Hukum


Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti pada pengaduan administratif semata. Mereka meminta adanya langkah konkret berupa verifikasi lapangan, pemeriksaan legalitas dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran.


Terlebih lagi, aktivitas tersebut disebut berlangsung di tengah proses perkara yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.


Masyarakat menegaskan bahwa tujuan pengaduan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan meminta kepastian hukum, perlindungan terhadap lingkungan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan.


Kini, masyarakat menunggu respons dan langkah konkret aparat penegak hukum terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.


Jika kegiatan tersebut legal, masyarakat meminta legalitasnya dibuktikan. Jika ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta hukum ditegakkan. 


(Tim).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com