Elemen Masyarakat Madina Kritik Pernyataan Wabup soal PETI Kotanopan
Selasa, 06-10-2026 - 16:04:30 WIB
Baca juga:
   
 

 


Panyambungan, - Pernyataan Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina), Atika Azmi Utammi Nasution, yang menyebut pembakaran tiga unit ekskavator yang diduga digunakan untuk aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kelurahan Pasar Kotanopan sebagai bentuk peringatan masyarakat kepada pelaku PETI mendapat sorotan sejumlah elemen masyarakat.


Ketua Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH) Madina, Ahmad Rifai Nasution, meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak berhenti pada imbauan kepada masyarakat, tetapi memperkuat pengawasan dan mengungkap pihak yang berada di balik aktivitas PETI.


“Kita mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengawasan Pemkab Madina dan Satgas PETI terhadap aktivitas PETI. Apakah pemerintah baru bertindak setelah masyarakat marah? Menurut kami, pola seperti ini perlu dievaluasi,” ujar Ahmad Rifai dalam keterangan pers di Panyabungan, Senin (6/10/2026).


Ia juga mempertanyakan mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Satgas PETI, dan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.


Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya menjadi satu-satunya pihak yang diminta melaporkan aktivitas PETI. Pemerintah dinilai memiliki perangkat hingga tingkat kecamatan dan desa yang dapat mendukung fungsi pengawasan.


Minta Pemilik Alat dan Pengendali PETI Ditelusuri


Sejumlah elemen masyarakat juga meminta aparat menelusuri pemilik alat berat, pemodal, serta pihak yang diduga mengendalikan aktivitas PETI apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum.


Salah seorang warga Kotanopan, Lubis, menyebut adanya informasi masyarakat yang mengaitkan aktivitas PETI dengan sejumlah pihak. Namun, informasi tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta hukum dan masih memerlukan verifikasi aparat penegak hukum.


“Kami meminta aparat tidak hanya memproses pekerja di lapangan, tetapi juga menelusuri kepemilikan alat dan aliran dana apabila memang ditemukan indikasi pidana,” katanya.


Pihak-pihak yang disebut dalam informasi masyarakat, termasuk mereka yang berinisial PW dan GD, perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi apabila tudingan tersebut diarahkan kepada mereka.


Pertanyakan Pengawasan di Sekitar Permukiman


Ketua Forum Mahasiswa dan Pemuda Pantau Pemerintahan/Parlemen (MP4), Arif Azka Batubara, turut meminta Pemkab Madina menjelaskan pengawasan terhadap aktivitas PETI di Kotanopan.


Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung apabila lokasinya relatif dekat dengan permukiman maupun fasilitas publik.


“Kami meminta pemerintah menjelaskan langkah pengawasan dan penindakan yang sudah dilakukan,” ujar Arif.


Ia juga meminta Wakil Bupati Atika memberikan penjelasan terbuka terkait isu yang berkembang agar tidak menimbulkan spekulasi dan tuduhan tanpa dasar.


Soroti Lahan Eks-PETI


Sementara itu, Ketua Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL), Dahler Lubis, meminta Pemkab Madina memeriksa status hukum dan dokumen terkait lahan yang disebut sebagai lokasi reklamasi eks-PETI dan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen Maraginda Hakim Nasution Cup I.


“Pemkab Madina dan Satgas PETI harus memeriksa dokumen dan legalitas lahan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, harus ditindak sesuai ketentuan,” katanya.


Dahler menilai pengawasan tidak hanya perlu diarahkan terhadap aktivitas PETI, tetapi juga terhadap proses reklamasi dan pemanfaatan lahan eks-tambang.


Sejumlah elemen masyarakat selanjutnya meminta Satgas PETI Madina terbuka mengenai hasil pengawasan dan penindakan di wilayah Kotanopan, termasuk lokasi yang telah ditertibkan, alat berat yang diamankan, serta perkembangan proses hukum.


Mereka juga meminta setiap dugaan keterlibatan pihak tertentu diverifikasi melalui proses hukum dan tidak berhenti pada tudingan di ruang publik.


Hingga berita ini ditayang, berbagai tudingan mengenai keterlibatan pihak tertentu dalam aktivitas PETI masih berupa informasi dan dugaan masyarakat yang belum terbukti secara hukum. Konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut juga diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.


(Magrifatulloh).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com