Pemerintah Dorong Skema Pembiayaan Bencana Katastropik
Selasa, 22-09-2026 - 20:54:17 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Pemerintah mendorong penguatan skema pembiayaan untuk menghadapi risiko bencana katastropik yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat, infrastruktur, layanan dasar, hingga aktivitas ekonomi.


Hal tersebut disampaikan usai menerima kunjungan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Staf Ahli Bidang Komunikasi Kelembagaan LPS Ananditho J. Prakoso, beserta jajaran, Senin (21/9).


Dalam pertemuan tersebut, dibahas urgensi menghadapi berbagai risiko bencana dengan karakter low frequency, high impact, seperti potensi gempa megathrust, tsunami, dan letusan gunung api besar.


Dampak bencana, kata dia, tidak hanya berupa korban jiwa dan kerusakan fisik, tetapi juga dapat mengganggu aset publik, layanan dasar, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan.


“Paradigma harus bergeser dari reaktif menjadi antisipatif, di mana pembiayaan disiapkan sebelum bencana terjadi. Jangan sampai bencana datang lebih dahulu, baru kita memikirkan dari mana pembiayaannya,” ujarnya.


Menurutnya, pengalaman bencana pada akhir November 2025 di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk proses pemulihan.


Karena itu, pemerintah menyambut baik gagasan LPS mengenai rencana pembentukan Unit Pembiayaan Bencana Katastropik (UPBK) yang akan dikaji lebih lanjut. Unit tersebut diharapkan dapat menyediakan dana dalam jumlah besar sebelum bencana terjadi dan memungkinkan mobilisasi pembiayaan secara cepat saat dibutuhkan.


Konsep tersebut juga dinilai dapat mengubah pembiayaan bencana yang selama ini bersifat tidak pasti menjadi lebih terstruktur dan sistematis, termasuk dalam menghadapi mismatch maupun under issue serta memberikan perlindungan terhadap proyek dan infrastruktur.


Langkah tersebut dinilai perlu segera dilakukan, baik dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang, melalui kajian bersama serta koordinasi lintas pemangku kepentingan.


Sejumlah pihak yang dinilai perlu dilibatkan antara lain Kementerian Keuangan, Danantara, serta BMKG untuk mendukung aspek teknis dan penentuan parameter kebencanaan.


“Ketahanan infrastruktur harus berjalan bersama ketahanan pembiayaan untuk memastikan Indonesia mampu merespons dan pulih lebih cepat ketika bencana besar terjadi. Kita tidak bisa menentukan kapan bencana datang, tetapi kita bisa menentukan seberapa siap kita menghadapinya. Infrastruktur harus tangguh, dan pembiayaannya pun harus tangguh,” katanya.


(**).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com