Semarang, - Persoalan kualitas beras bantuan pangan menjadi sorotan. Wartawan Wisnu alias Roger meminta pemerintah tidak sekadar mengejar target penyaluran, tetapi memastikan beras yang diterima masyarakat benar-benar layak dan aman dikonsumsi.

Wisnu menilai kualitas bantuan pangan harus mendapat pengawasan serius dari tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh pangan yang memenuhi standar, bukan sekadar menerima bantuan dalam bentuk beras.

“Jangan hanya dibagikan. Pastikan dulu kualitasnya. Kalau memang layak dikonsumsi, silakan disalurkan kepada masyarakat,” tegas Wisnu.

Ia bahkan mengajak para pejabat dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan untuk melihat secara langsung kondisi beras sebelum sampai ke tangan penerima.

“Kalau ingin tahu apakah bantuan itu layak, lihat kondisi berasnya, periksa dan pastikan sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat menerima beras yang kualitasnya dipersoalkan,” ujarnya.

Wisnu juga menyoroti pentingnya peran aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Mereka, kata dia, berada paling dekat dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam menyampaikan laporan apabila ditemukan persoalan dalam distribusi bantuan.

Jangan Ada Standar Ganda

Wisnu menegaskan, standar kualitas pangan tidak boleh dibedakan berdasarkan status sosial maupun wilayah penerima.

“Standar kualitas tidak boleh ada dua. Apa yang menjadi hak masyarakat harus memenuhi ketentuan yang sama, baik di kota maupun di desa, termasuk wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” katanya.

Ia meminta setiap dugaan persoalan kualitas atau distribusi bantuan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan dan pelaporan yang berlaku.

Menurut Wisnu, transparansi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan pemerintah.

“Rakyat tidak hanya membutuhkan bantuan. Rakyat juga membutuhkan jaminan bahwa bantuan yang diterima aman, layak, dan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Ia berharap pengawasan dilakukan sejak beras diterima, disimpan, hingga disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap persoalan kualitas maupun distribusi dapat diketahui dan ditangani sesuai prosedur.

“Intinya sederhana: pastikan kualitasnya sebelum dibagikan. Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang menanggung akibat ketika pengawasan tidak berjalan,” pungkas Wisnu.

(Robby).