LKBHMI PB HMI Soroti Penetapan Tersangka OTT Kasus HGB
Jumat, 18-09-2026 - 20:54:05 WIB
Direktur Eksekutif Nasional Bakornas LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnaw
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI) menyoroti proses penanganan perkara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.


Sorotan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Bakornas LKBHMI PB HMI, Ibrahim Asnawi, melalui kajian hukum bertanggal 18 September 2026. Kajian itu mempertanyakan status hukum sejumlah pihak yang turut diamankan dalam OTT tetapi tidak ditetapkan sebagai tersangka.


Menurut LKBHMI PB HMI, transparansi mengenai identitas dan peran pihak-pihak yang diperiksa diperlukan agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai konstruksi perkara.


LKBHMI juga menyoroti nilai uang tunai yang disebut dalam perkara tersebut mencapai Rp106,3 miliar. Lembaga itu mendorong KPK menelusuri aliran dana secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memperoleh manfaat dari dana tersebut.


Selain itu, LKBHMI meminta KPK mendalami hubungan antara sejumlah tersangka dari pihak swasta dengan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam kajiannya, LKBHMI menyebut perlunya pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui atau memiliki peran dalam perkara tersebut.


Terkait Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, LKBHMI meminta KPK tetap melakukan pendalaman berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan. LKBHMI juga menilai pemeriksaan terhadap pejabat maupun pihak lain harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.


Ibrahim menegaskan, pihaknya mendorong KPK mengungkap seluruh rangkaian perkara secara transparan dan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.


"Kami mendorong penyidikan dituntaskan berdasarkan alat bukti dan konstruksi hukum yang utuh, termasuk apabila ditemukan pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini," demikian pokok sikap LKBHMI PB HMI dalam kajiannya.


LKBHMI PB HMI menyatakan kajian tersebut merupakan pandangan hukum lembaganya. Adapun benar atau tidaknya dugaan keterlibatan pihak-pihak lain tetap menjadi kewenangan penyidik untuk membuktikannya dalam proses hukum.


(Barat).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com