Kemendagri Fasilitasi Kota Salatiga Antisipasi Dampak Perubahan SOTK terhadap Perencanaan dan Anggaran
Rabu, 16-09-2026 - 15:32:21 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, melakukan fasilitasi dan konsultasi kepada Pemerintah Kota Salatiga terkait rencana perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah serta dampaknya terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, Selasa (15/9/2026).


Fasilitasi ini dilakukan untuk memastikan perubahan kelembagaan perangkat daerah tidak menimbulkan ketidaksinkronan antara struktur organisasi, pembagian urusan dan kewenangan, dokumen perencanaan, nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan, serta penganggaran dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).


Direktur PEIPD, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa perubahan SOTK perlu dipersiapkan secara matang karena tidak hanya menyangkut perubahan organisasi perangkat daerah, tetapi juga berimplikasi terhadap kesinambungan proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.


“Perubahan SOTK harus dikawal sejak awal. Jangan sampai perubahan organisasi menyebabkan terputusnya keterkaitan antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah hingga dokumen penganggaran. Karena itu, pemetaan urusan, kewenangan, program, kegiatan dan subkegiatan harus disiapkan sebelum struktur baru efektif dilaksanakan,” jelas Iwan.


Pemerintah Kota Salatiga saat ini tengah mempersiapkan SOTK baru yang ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dan mulai berlaku efektif pada Januari 2027. 


Kondisi tersebut memerlukan langkah antisipatif agar proses transisi kelembagaan dapat berjalan tanpa mengganggu pelaksanaan pembangunan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027.


Secara prinsip, perubahan SOTK tidak serta-merta mengubah RPJMD karena RPJMD memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pada urusan pemerintahan dan sasaran pembangunan. 


Namun demikian, perubahan pembagian tugas dan fungsi antarperangkat daerah dapat berimplikasi pada Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, penanggung jawab program dan kegiatan, indikator kinerja, target kinerja, serta pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan dalam SIPD-RI.


Apabila perubahan SOTK berimplikasi terhadap substansi RKPD yang telah ditetapkan, Pemerintah Kota Salatiga perlu melakukan penyesuaian sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Prinsip utamanya adalah menjaga konsistensi antara RPJMD–Renstra–RKPD–Renja–KUA/PPAS–APBD, sehingga perubahan organisasi tidak menimbulkan ketidaksinkronan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.


Kemendagri mendorong Pemerintah Kota Salatiga untuk segera membentuk atau mengoptimalkan tim lintas perangkat daerah yang melibatkan Bappeda, BPKPD, Bagian Organisasi, Inspektorat, dan perangkat daerah terkait guna melakukan pemetaan SOTK lama ke SOTK baru.


Pemetaan tersebut setidaknya mencakup perubahan perangkat daerah, pergeseran tugas dan fungsi, urusan dan suburusan pemerintahan, program, kegiatan dan subkegiatan, indikator serta target kinerja, sumber pendanaan, lokasi pelaksanaan, hingga perangkat daerah yang bertanggung jawab setelah SOTK baru diberlakukan.


Langkah ini penting agar pada saat SOTK baru efektif Januari 2027, tidak terjadi program atau kegiatan yang kehilangan perangkat daerah pengampu, duplikasi kewenangan, ketidaksesuaian nomenklatur, maupun hambatan dalam proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di SIPD-RI.


Selain membahas perubahan SOTK, konsultasi juga membahas penguatan mekanisme e-Reviu berbasis SIPD-RI sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).


Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah reviu terhadap Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Pokir perlu dipastikan bersumber dari hasil reses dan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan pelayanan publik, sasaran RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan prioritas pembangunan daerah.


Hasil reviu Inspektorat selanjutnya dapat menjadi salah satu bahan bagi Bappeda dalam menyempurnakan rancangan RKPD sekaligus memperkuat kualitas proses fasilitasi RKPD.


Kemendagri juga menekankan pentingnya koordinasi lintas komponen dalam pengembangan SIPD-RI. Substansi perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan oleh Ditjen Bina Pembangunan Daerah, sementara aspek pengelolaan informasi dan sistem serta penganggaran perlu disinergikan dengan unit terkait di lingkungan Kemendagri. Dengan demikian, perubahan SOTK dapat diterjemahkan secara konsisten dari sisi kelembagaan, perencanaan, penganggaran hingga implementasinya dalam SIPD-RI.


Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Salatiga didorong untuk segera melakukan simulasi dampak perubahan SOTK terhadap perencanaan dan penganggaran Tahun 2027, sehingga potensi permasalahan dapat diidentifikasi dan diselesaikan sebelum struktur organisasi baru mulai berlaku.


Kemendagri juga mendorong Bappeda untuk mengawal konsistensi dokumen perencanaan, Inspektorat memperkuat fungsi reviu, Bagian Organisasi memastikan kejelasan pembagian tugas dan fungsi perangkat daerah, serta BPKPD memastikan kesinambungan proses penganggaran sesuai struktur perangkat daerah yang baru.


Melalui fasilitasi ini, Kemendagri berharap perubahan SOTK di Kota Salatiga tidak sekadar menjadi perubahan struktur organisasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat efektivitas kelembagaan, meningkatkan kualitas belanja daerah, menjaga konsistensi perencanaan dan pengang9garan, serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


Rapat konsultasi dihadiri oleh jajaran Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, antara lain Direktur PEIPD, Kasubdit PMIPD, Kasubdit Wilayah II beserta jajaran, serta Pemerintah Kota Salatiga yang terdiri atas unsur Bappeda, BPKPD, Bagian Organisasi, dan Inspektorat.


Perubahan struktur harus tetap menjaga kesinambungan pembangunan: kelembagaannya berubah, tetapi target pembangunan, pelayanan publik, dan manfaat bagi masyarakat tidak boleh terputus.


(M.Husnie).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com