Jakarta, - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendorong pelibatan mahasiswa dari konsorsium perguruan tinggi dalam memperkuat penanganan tuberkulosis (TBC) hingga tingkat desa.

Menurut Wiyagus, mahasiswa dapat membantu pemerintah dalam pelacakan kasus, pelacakan kontak erat, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Pelibatan tersebut juga dinilai dapat mendukung keterbatasan sumber daya tenaga kesehatan di lapangan.

“Kehadiran jajaran Dikti ini menambah bukan hanya angin segar, tapi darah segar bagi kami, karena saya dengan Pak Wamenkes berkunjung bukan hanya di level provinsi, kabupaten tapi sampai ke tingkat kecamatan dan desa,” ujar Wiyagus dalam Rapat Koordinasi Konsorsium Perguruan Tinggi dalam Mendukung Penanganan Tuberkulosis di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Wiyagus menjelaskan, penanganan TBC diarahkan pada sejumlah indikator, termasuk pemeriksaan diagnostik terhadap sedikitnya 90 persen terduga TBC, pelacakan kontak erat, serta keberhasilan pengobatan pasien.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan program penanganan TBC tercantum dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga APBD.

“Masalah kesehatan ini kan urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait lagi dengan pelayanan dasar, sehingga wajib hukumnya kepada pemerintah daerah masalah penanganan kesehatan tuberkulosis ini masuk dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, RKPD, sampai ke APBD,” jelasnya.

Wiyagus menilai kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mahasiswa diperlukan untuk memperkuat upaya penanganan TBC secara berkelanjutan.

“Kami Kemendagri sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bosan-bosan karena ini bagian dari program prioritas Bapak Presiden, yang memang tiga tahun kita ditarget harus ada eliminasi tuberkulosis,” pungkasnya.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Badri Munir Sukoco, serta Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sukadiono.

(**).