Tuduhan Korupsi Kepsek SDN 1 Ranca Labuh Kemiri Dipastikan Hoaks, Pihak Sekolah akan Melapor ke Dewan Pers ?
Kamis, 03-09-2026 - 20:45:25 WIB
Baca juga:
   
 

 


Tangerang, - Pihak sekolah dan komite SDN 1 Ranca Labuh, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, membantah keras pemberitaan sepihak dari salah satu media online yang menuduh Kepala Sekolah (Kepsek) melakukan tindak pidana korupsi serta kerap tidak masuk sekolah. 
‎
‎Tuduhan yang disebarkan tersebut dipastikan tidak benar (hoaks), tidak berbasis data yang valid, dan melanggar kode etik jurnalistik dasar.
‎
‎Fakta di lapangan menunjukkan bahwa saat oknum wartawan tersebut mendatangi sekolah, Kepala Sekolah sedang berada di luar untuk mengurus keperluan kedinasan yang mendesak, dikutib dari Targetberita.co.id
‎
‎Kedatangan oknum tersebut juga bertepatan dengan adanya proyek renovasi gedung sekolah. 
‎
‎Karena tidak bertemu langsung dengan Kepsek, oknum tersebut langsung menayangkan berita sepihak tanpa konfirmasi dan hanya mengandalkan sumber-sumber yang tidak jelas.
‎
‎Selain itu ucapan oknum wartawan tersebut dinilai tidak pantas saat bertanya keberadaan Kepala Sekolah kepada salah satu guru pengajar, dengan nada menakut nakuti dan terkesan bukan citra seorang jurnalistik dalam melaksanakan tupoksinya.
‎
‎Setelah ditelusuri, media online yang menayangkan berita tersebut diduga kuat belum terverifikasi di Dewan Pers dan oknum penulisnya belum memiliki sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW). 
‎
‎Penerbitan berita dilakukan secara tendensius demi mencari-cari kesalahan di tengah proses renovasi sekolah yang sedang berjalan.
‎
‎"Kami menegaskan bahwa seluruh pengelolaan anggaran, termasuk pengawasan renovasi di SDN 1 Ranca Labuh, dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tuduhan korupsi serta Kepsek membolos adalah fitnah yang mengada-ada," ujar Drajat Santosa selaku Kepala Sekolah, Senin (31/8/2026).
‎
‎"Oknum tersebut datang saat Kepsek sedang keluar dinas, lalu dengan sengaja langsung menaikkan berita tanpa hak konfirmasi yang berimbang."
‎
‎Tindakan pemuatan berita tanpa konfirmasi ini dinilai telah memicu kegaduhan, merusak nama baik institusi pendidikan, serta memunculkan indikasi teror psikologis untuk menekan pihak sekolah yang sedang fokus membenahi fasilitas belajar murid.
‎
‎Menyikapi hal tersebut, SDN 1 Ranca Labuh bersama tim hukum dan PGRI Kecamatan Kemiri mengambil langkah-langkah tegas sebagai berikut:
‎
‎1. Melayangkan Somasi dan Hak Jawab: Menuntut media bersangkutan mencabut berita fitnah tersebut dan menayangkan permohonan maaf dalam waktu 2x24 jam.
‎
‎2. Pengaduan ke Dewan Pers: Melaporkan pelanggaran kode etik, ketiadaan konfirmasi, dan status ilegal media tersebut ke Satgas Pengaduan Dewan Pers.
‎
‎3. Laporan Pidana Siber: Jika tidak ada iktikad baik, sekolah akan membawa kasus ini ke ranah hukum pidana melalui Polresta Tangerang atas delik pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong (UU ITE).
‎
‎Pihak sekolah menghimbau masyarakat, khususnya orang tua murid SDN 1 Ranca Labuh, untuk tidak terprovokasi oleh pemberitaan liar dari oknum-oknum yang memanfaatkan status wartawan demi tujuan yang tidak jelas. 
‎
‎Sekolah tetap berfokus menyelesaikan renovasi demi kenyamanan dan kualitas belajar anak didik di Kecamatan Kemiri.
‎
‎Menanggapi situasi yang mengganggu kondusivitas kegiatan belajar mengajar ini, pihak sekolah bersama praktisi hukum menghimbau seluruh jajaran pendidik untuk tidak gentar dan menolak segala bentuk ruang kompromi ilegal. 
‎
‎Tindakan oknum tersebut menegaskan pelanggaran murni terhadap hukum pidana dan sama sekali tidak mencerminkan kerja jurnalistik profesional yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
‎
‎"Oknum-oknum ini kerap datang bergerombol mencari-cari kesalahan administrasi sekolah, lalu diduga menawarkan 'damai' dengan meminta sejumlah uang atau memaksa langganan media mereka dengan tarif tidak masuk akal. Ini sudah masuk ranah pengancaman psikologis dan pemerasan," ujar salah satu warga masyarakat sekitar yang tidak ingin disebut namanya, Senin (31/8/2026).
‎
‎Sebagai langkah preventif dan perlindungan hukum, seluruh Kepala Sekolah di Kabupaten Tangerang diinstruksikan untuk menerapkan prosedur ketat terhadap tamu yang mengaku sebagai jurnalis, antara lain:
‎
‎1. Verifikasi Identitas: Wajib mengisi buku tamu dan menunjukkan Kartu Pers resmi serta memastikan medianya terverifikasi di Dewan Pers.
‎
‎2. Dokumentasi Otentik: Merekam seluruh pembicaraan menggunakan audio, video, atau mengarahkan pertemuan di area yang terjangkau kamera CCTV.
‎
‎3. Tolak Kompromi Uang: Menolak keras memberikan uang dengan dalih apa pun, baik uang transportasi, uang rokok, maupun biaya pengamanan berita.
‎
‎Dugaan aksi pemerasan ini melanggar ketentuan Pasal 368 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.
‎
‎Pihak sekolah didorong untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang serta tidak ragu melakukan pelaporan resmi ke Polresta Tangerang jika intimidasi terus berlanjut. 
‎
‎Dunia pendidikan harus dibersihkan dari segala bentuk premanisme berkedok profesi pers demi kenyamanan generasi bangsa.
‎
‎(Hkz/Api/Robby).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com