Cakupan Jamsostek NTB Baru 29,34 Persen, Kemendagri Dorong Percepatan UCJ 2026
Rabu, 02-09-2026 - 19:29:09 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mataram, - Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) didorong mempercepat perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Hingga Agustus 2026, capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di NTB baru mencapai 29,34 persen, masih jauh dari target 46,61 persen.


Dorongan tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi, Asistensi Pelaksanaan Program Percepatan Capaian UCJ 2026 serta Diseminasi UCJ Award yang digelar Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bersama BPJS Ketenagakerjaan di Mataram.


Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud mengatakan tantangan utama perluasan perlindungan jaminan sosial berada pada pekerja sektor informal.


Berdasarkan data BPS per Mei 2026, sebanyak 87,88 juta pekerja atau 58,3 persen tenaga kerja berada pada kegiatan informal.


"Ketika kita berbicara mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan, kita tidak boleh hanya berbicara mengenai pekerja yang berada di sektor formal. Justru tantangan terbesar kita adalah bagaimana menghadirkan perlindungan bagi mereka yang bekerja di sektor informal," ujar Restuardy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (2/9/2026).


Menurutnya, program UCJ merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja, termasuk pekerja rentan dan informal. Pemerintah daerah diminta memperkuat kebijakan serta mengoptimalkan APBD dan APBDes untuk membiayai perlindungan pekerja yang membutuhkan.


Sekda Provinsi NTB Abul Chair menilai UCJ tidak sekadar persoalan capaian persentase, tetapi menyangkut perlindungan pekerja dan keluarganya dari risiko pekerjaan.


“Dalam pencapaian UCJ ini perlu 3 hal yang perlu kita lakukan yaitu sinkronisasi data, keberpihakan anggaran melalui APBD maupun sumber penganggaran lain dan terakhir komitmen bersama dalam pencapaian UCJ,” katanya.


Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan dari 10 kabupaten/kota di NTB, lima kabupaten masih berada dalam kategori capaian sangat rendah, sedangkan daerah lainnya berstatus rendah.


Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan capaian UCJ tertinggi, yakni 43,75 persen. Sementara Kabupaten Bima tercatat paling rendah dengan capaian 16,22 persen.


Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Paudah mengatakan keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memperluas kepesertaan.


"Dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini terbatas, perlu adanya inovasi-inovasi untuk mencari sumber pendanaan alternatif selain dari APBD untuk program atau pembayaran iuran Jamsostek dalam rangka mencapai target UCJ," ujar Paudah.


Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas perlindungan terhadap pekerja rentan, informal dan pekerja miskin.


Sepanjang 2026, BPJS Ketenagakerjaan di NTB telah membayarkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp15,22 miliar dari 3.073 klaim. Jaminan Kematian mencapai Rp79,87 miliar dari 2.585 klaim, Jaminan Hari Tua Rp211,89 miliar dari 28.676 klaim, serta Jaminan Pensiun Rp6,46 miliar dari 434 klaim.


Selain itu, manfaat beasiswa diberikan kepada 755 anak dengan total nilai Rp3,09 miliar.


Adapun pekerja yang telah terlindungi meliputi 15.782 kepala dan perangkat desa, 4.652 perangkat BPD, 11.983 RT/RW, 6.319 kader desa serta 129.220 pekerja rentan.


Paudah mengatakan manfaat program Jamsostek diharapkan dapat mencegah pekerja dan keluarganya jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun guncangan ekonomi.


“Nilai manfaat yang diterima dari Program Jamsostek diharapkan dapat mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh menjadi keluarga miskin baru atau bahkan termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem ketika mereka mengalami guncangan ekonomi akibat kecelakaan kerja ataupun krisis ekonomi,” jelasnya.


Dalam kegiatan tersebut, seluruh sekretaris daerah kabupaten/kota se-NTB menandatangani komitmen bersama untuk mempercepat pencapaian UCJ.


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Jamsostek Award 2026 kepada sejumlah pemerintah daerah, pemerintah desa dan perusahaan yang dinilai berkontribusi dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Penghargaan diberikan antara lain kepada Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa; Desa Gondang, Desa Perian dan Desa Sukadana; Bank NTB Syariah serta Crunch Labs.


Paudah menegaskan penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perluasan kepesertaan dan perlindungan pekerja.


“Jamsostek Award bukan sekadar penghargaan seremonial. Lebih dari itu, penghargaan ini merupakan instrumen strategis negara dalam mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan sosial ketenagakerjaan (UCJ), memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja, serta mendorong hadirnya ekosistem perlindungan pekerja yang semakin kuat di seluruh Indonesia,” ujarnya.


Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menegaskan penghargaan tersebut harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja.


Dalam kesempatan yang sama, Indah menyerahkan santunan kepada sejumlah ahli waris dan penerima manfaat, yakni santunan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja SPPG Lombok Barat sebesar Rp118 juta, santunan Jaminan Kematian bagi petani tembakau NTB sebesar Rp42 juta, serta santunan Jaminan Kematian dan beasiswa bagi non-ASN Dinas Perdagangan Kota Mataram sebesar Rp113 juta.Keterangan foto: Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri bersama jajaran Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan saat penyerahan Jamsostek Award 2026 di Mataram. 


Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat cakupan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di NTB.


(*)


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com