Kemendagri Kawal Implementasi LSDP, Perkuat Tata Kelola Pengelolaan Sampah Daerah
Rabu, 19-08-2026 - 21:56:36 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menegaskan komitmennya dalam mengawal implementasi Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) sebagai upaya memperkuat tata kelola pengelolaan sampah di daerah.


Komitmen tersebut disampaikan pada Rapat National Steering Committee (NSC) LSDP yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), beberapa waktu lalu, di Ruang Rapat Executive Lantai 20, Menara Bappenas.


Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (19/8/2026), rapat dipimpin Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas, Medrilzam, dan dihadiri perwakilan kementerian/lembaga anggota NSC, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Bank Dunia sebagai mitra pembangunan.


Agenda rapat difokuskan pada finalisasi kesiapan implementasi LSDP, penetapan daerah sasaran tahap pertama, serta penguatan tata kelola sebagai fondasi pelaksanaan program pada tahun 2027.


Pada arahannya, Medrilzam menekankan bahwa tahun 2027 menjadi fase penting untuk membangun fondasi tata kelola sebelum pembangunan infrastruktur dilakukan. 


Menurutnya, implementasi LSDP harus diawali dengan penguatan regulasi, kelembagaan, penyusunan pedoman, reformasi sistem retribusi, hingga pemisahan fungsi regulator dan operator agar pengelolaan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan. 


Selain itu, pemerintah daerah yang menjadi sasaran program diharapkan memiliki komitmen kuat, termasuk kesiapan menyediakan pembiayaan awal (prefinancing) sebagai syarat pelaksanaan skema hibah berbasis kinerja.


Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa persiapan LSDP telah berlangsung sejak 2023 dan kini memasuki tahap implementasi. 


"Program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kapasitas infrastruktur persampahan, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah, tata kelola kelembagaan, standar teknis pelayanan, serta memperluas cakupan layanan pengelolaan sampah melalui pendekatan hulu hingga hilir dan ekonomi sirkular," jelas Restuardy.


Restuardy juga menegaskan bahwa tata kelola menjadi fokus utama sebelum pembangunan fisik dilakukan. "Penguatan regulasi, pembagian peran kelembagaan, perencanaan, penganggaran, hingga pengelolaan retribusi perlu disiapkan secara matang agar implementasi program berjalan efektif dan berkelanjutan," imbuh Restuardy.


Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan, menjelaskan bahwa penetapan lokasi penerima program menjadi agenda yang sangat mendesak. Kemendagri dijadwalkan menyampaikan lokasi beserta alokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan paling lambat 10 Agustus sebagai dasar pelaksanaan mekanisme on-granting. 


"Setelah lokasi ditetapkan, akan dilakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kesiapan daerah, menyusun Annual Work Plan (AWP), serta memastikan kesiapan kelembagaan dan pembiayaan sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah pada November 2026," ungkap Iwan.


Selain itu, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mengawal proses penetapan lokasi, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta melakukan supervisi dan pembinaan kepada pemerintah daerah agar seluruh persyaratan program dapat dipenuhi sesuai jadwal. Ia menilai LSDP menjadi momentum penting untuk memperkuat pengelolaan sampah nasional melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.


Rapat NSC menyepakati untuk melanjutkan daftar 30 kabupaten/kota sebagai lokasi tahap pertama implementasi LSDP. Daftar tersebut akan menjadi dasar penghitungan kebutuhan DAK Hibah Tahun 2027 serta akan terus diverifikasi hingga penetapan akhir sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com