Manggarai,Timur, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mempercepat pendataan sekolah dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi.

Hal tersebut disampaikan Tito saat meninjau salah satu masjid yang roboh di Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Senin (17/8/2026).

Menurut Tito, pendataan diperlukan untuk mengetahui jumlah fasilitas yang terdampak sekaligus tingkat kerusakannya. Data tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan dan pemulihan.

“Pak Bupati, tolong, Pak didatakan juga sekolah-sekolah dan rumah ibadah, berapa jumlah SD, SMP, SMA, atau PAUD. Setelah itu, tingkat kerusakannya ringan, sedang, berat. Secepat mungkin, makin cepat didata, makin cepat juga kita bergerak,” ujar Tito.

Ia mengatakan, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam penanganan bencana. Tito mencontohkan penanganan sekolah yang terdampak bencana di wilayah Sumatera, yang menurutnya melibatkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Di Sumatera itu 4.922 sekolah yang rusak. Itu sebagian besar sudah 80-90 persen sudah jalan semua operasional (rehabilitasi dan rekonstruksi),” katanya.

Tito menegaskan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar harus tetap diperhatikan meskipun fasilitas sekolah mengalami kerusakan. Untuk sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah dapat menyiapkan fasilitas sementara sambil menunggu proses rehabilitasi.

“Tapi yang utama kita harus mikirin gimana caranya agar proses belajar-mengajarnya tetap berjalan. Nah, itu di Kemendikdasmen mereka sudah punya peralatannya. Ya tendanya, kursi lipatnya, segala macam supaya bisa berjalan,” tuturnya.

Usai meninjau lokasi dan berinteraksi dengan warga terdampak di posko pengungsian, Tito melanjutkan kunjungan ke SMP Abdurrahman Wahid di Kecamatan Lamba Leda Utara. Sekolah tersebut termasuk fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan akibat gempa.

Dalam kunjungan itu, Mendagri juga menyerahkan santunan secara pribadi kepada pengurus sekolah.

Pendataan terhadap sekolah dan rumah ibadah diharapkan dapat segera dilakukan secara menyeluruh sehingga kebutuhan pemulihan fasilitas publik di wilayah terdampak dapat ditangani sesuai tingkat kerusakannya.

(**).