Bangkalan Jatim, - Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) membantah informasi yang menyebut organisasi tersebut telah memutuskan menolak rencana pembangunan industri di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

Sekretaris Jenderal BASSRA KH Syafik Rofi’i mengatakan, pembahasan mengenai arah pembangunan Bangkalan memang sempat dilakukan dalam forum organisasi. Namun, menurut dia, berbagai pandangan yang muncul dalam pembahasan tersebut belum menjadi keputusan resmi BASSRA.

“Belum ada sikap BASSRA untuk menolak. Itu masih pemikiran yang muncul dalam pembahasan, bukan kesepakatan atau keputusan,” ujar Syafik.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul informasi yang mengaitkan rapat BASSRA dengan sikap penolakan terhadap rencana industrialisasi di Bangkalan.

Syafik menjelaskan, dalam pertemuan tersebut terdapat sejumlah pandangan mengenai arah pembangunan Madura. Salah satunya berkaitan dengan gagasan agar kepentingan pembangunan di tingkat provinsi lebih dahulu menjadi perhatian.

Namun, ia menegaskan bahwa pandangan tersebut masih berupa bahan pembahasan dan belum dapat disebut sebagai sikap resmi organisasi.

“Kalau disebut BASSRA sudah memutuskan atau menyepakati menolak rencana industri di Bangkalan, itu tidak benar,” katanya.

Menurut Syafik, forum yang membahas persoalan tersebut belum menghasilkan keputusan final. Karena itu, ia meminta masyarakat membedakan antara pendapat yang disampaikan dalam forum dengan keputusan kelembagaan.

“BASSRA tidak pernah memutuskan, menyepakati, atau memberikan pernyataan untuk menolak rencana industrialisasi di Bangkalan,” ujarnya.

Ia mengatakan BASSRA masih membuka ruang pembahasan mengenai rencana industrialisasi maupun rencana nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang berkaitan dengan agenda tersebut.

Sebelum menentukan sikap, BASSRA akan meminta pandangan dari berbagai unsur, termasuk ulama, tokoh masyarakat, kalangan intelektual, serta elemen masyarakat lainnya.

Langkah tersebut, kata Syafik, diperlukan agar keputusan yang nantinya diambil dapat mempertimbangkan kepentingan masyarakat Madura secara lebih luas.

“Masih akan kami bahas lagi dengan berbagai kalangan. Jadi belum ada keputusan BASSRA,” katanya.

Syafik menilai rencana pembangunan dan industrialisasi merupakan persoalan strategis yang perlu dibahas secara hati-hati. Aspirasi masyarakat, menurut dia, menjadi salah satu pertimbangan sebelum organisasi menentukan sikap.

Ia juga meminta agar hasil pembahasan internal tidak diposisikan sebagai keputusan resmi sebelum melalui proses kelembagaan.

BASSRA, lanjut Syafik, tetap membuka ruang terhadap berbagai pandangan mengenai arah pembangunan Bangkalan. Sikap resmi organisasi, menurut dia, baru dapat disampaikan setelah melalui pembahasan dan persetujuan sesuai mekanisme yang berlaku di internal BASSRA.

Dengan demikian, berdasarkan keterangan Syafik, hingga Senin (17/8/2026), BASSRA belum menyatakan sikap resmi menolak rencana pembangunan industri di Bangkalan. Pembahasan mengenai rencana tersebut masih akan dilanjutkan dengan melibatkan berbagai unsur.

Klarifikasi ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang mengenai posisi BASSRA terhadap rencana industrialisasi di Bangkalan.

(*).