Perjuangkan PMI Asal Meranti, Wabup Muzamil Rakor Bersama Kemenko Kumham Imipas RI
Kamis, 13-08-2026 - 22:43:30 WIB
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., saat Rakor bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, Kamis (13/8/2026).
Baca juga:
   
 

 


Meranti,.- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong lahirnya kebijakan khusus bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah perbatasan agar dapat bekerja secara legal, aman, dan terlindungi di Malaysia.


Gagasan tersebut kembali disuarakan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) RI, Kamis (13/8/2026).


Rakor yang membahas perlindungan dan penataan mobilitas tenaga kerja masyarakat perbatasan itu digelar secara daring dari Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti.


Dalam kesempatan tersebut, Muzamil mendorong penerapan Special Border Treatment (SBT) atau perlakuan khusus bagi masyarakat dari wilayah perbatasan, khususnya Kepulauan Meranti dan Karimun, yang selama ini memiliki hubungan sosial, budaya, ekonomi, serta historis yang sangat erat dengan Malaysia.


Menurut Muzamil, mobilitas masyarakat Meranti dan Karimun menuju Malaysia untuk bekerja telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun, sebagian masyarakat masih bekerja menggunakan visa kunjungan atau wisata sehingga menghadapi persoalan legalitas dan rentan terhadap berbagai risiko.


Karena itu, pemerintah dinilai tidak cukup hanya menghentikan mobilitas tersebut, tetapi perlu menghadirkan regulasi dan mekanisme kerja sama yang mampu memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat.


“Persoalannya bukan menghentikan mobilitas masyarakat, tetapi bagaimana mobilitas yang sudah berlangsung ini bisa diatur sehingga aman, legal, produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara,” ujar Muzamil.


Ia menilai kondisi tersebut perlu dicarikan solusi melalui skema kerja sama resmi antara pemerintah Indonesia dan Malaysia.


Namun, sebelum dibawa ke dalam pembahasan bilateral, pemerintah pusat diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan regulasi di dalam negeri yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja asal wilayah perbatasan.


Muzamil melihat kebutuhan tenaga kerja di Malaysia sebagai peluang strategis yang dapat diisi oleh tenaga kerja asal Kepulauan Meranti dan Karimun.


Sejumlah sektor dinilai memiliki peluang besar, di antaranya perkebunan, peternakan, konstruksi, pertukangan kayu, pekerjaan bangunan, restoran, barbershop hingga berbagai sektor jasa lainnya.


Menurutnya, terdapat sejumlah pekerjaan di Malaysia yang kurang diminati tenaga kerja lokal karena memiliki karakter pekerjaan berat, berisiko, serta membutuhkan kekuatan fisik.


Kondisi itu, kata Muzamil, dapat menjadi peluang bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya masyarakat dari wilayah perbatasan.


“Ini sebenarnya menjadi celah yang bisa kita isi dengan tenaga kerja kita. Tetapi mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi dan tentunya perlindungan hukum,” jelasnya.


Untuk itu, Pemkab Meranti mendorong agar calon tenaga kerja dari Meranti dan Karimun mendapatkan pelatihan serta sertifikasi sesuai bidang pekerjaan yang akan digeluti.


Muzamil mengungkapkan, dirinya juga telah berkomunikasi dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI terkait peluang penyiapan tenaga kerja dari daerah perbatasan.


Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam proses pelatihan dan sertifikasi calon pekerja. Setelah memenuhi kualifikasi, tenaga kerja tersebut dapat melanjutkan proses sertifikasi melalui lembaga terkait di Malaysia, termasuk melalui kerja sama dengan Construction Industry Development Board (CIDB) untuk bidang-bidang pekerjaan yang relevan.


Skema tersebut dinilai dapat memastikan tenaga kerja yang berangkat ke Malaysia memiliki kompetensi, sertifikasi, serta jalur penempatan kerja yang jelas.


“Jadi bukan lagi berangkat sebagai pekerja ilegal, tetapi berangkat sebagai tenaga kerja yang sudah memiliki kompetensi dan sertifikasi, kemudian disalurkan melalui mekanisme kerja sama yang resmi,” katanya.


Dalam Rakor tersebut, Bupati Karimun H. Iskandarsyah turut menyampaikan dukungan terhadap upaya mencari solusi bagi masyarakat perbatasan yang bekerja di Malaysia.


Ia mengatakan masyarakat Karimun dan Malaysia memiliki kedekatan budaya, tradisi, serta hubungan kekeluargaan yang telah berlangsung sejak lama.


Berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat Karimun yang bekerja di Malaysia. Namun, sebagian di antaranya masih menghadapi persoalan legalitas sehingga rentan terhadap berbagai risiko.


Iskandarsyah juga mendorong penerapan Special Border Treatment (SBT), sehingga masyarakat perbatasan mendapatkan akses masa tinggal dan bekerja yang lebih sesuai dengan karakteristik mobilitas mereka.


Jika selama ini masa tinggal hanya sekitar satu bulan, ia berharap dapat diberikan akses hingga tiga sampai enam bulan melalui kebijakan khusus.


“Negara harus hadir. Kita berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat Karimun dan Meranti sehingga mereka bisa bekerja secara legal dan tidak terindikasi TPPO,” ujarnya.


Ia menilai persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga membutuhkan kebijakan khusus yang realistis dan sesuai dengan karakteristik wilayah perbatasan.


Sementara itu, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru, Sigit Widiyanto, menyampaikan bahwa persoalan tenaga kerja dari wilayah perbatasan membutuhkan skema kerja sama yang konkret.


Menurutnya, model kerja sama ketenagakerjaan yang telah diterapkan Malaysia dengan Thailand dapat menjadi salah satu referensi untuk dikaji dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia.


Skema serupa dinilai berpotensi diterapkan bagi masyarakat dari wilayah perbatasan seperti Kepulauan Meranti dan Karimun.


Dukungan terhadap gagasan tersebut juga datang dari kalangan swasta dan asosiasi pengusaha Malaysia. Hal itu tidak terlepas dari kebutuhan tenaga kerja di sejumlah sektor yang masih cukup tinggi.


Bahkan, asosiasi pengusaha disebut siap memberikan testimoni mengenai kebutuhan tenaga kerja asal Indonesia di berbagai sektor pekerjaan di Malaysia.


Asisten Deputi KSPK Kemenko Kumham Imipas, Agato PP Simamora, menyatakan pihaknya akan berupaya mengawal serta mendorong gagasan tersebut agar dapat diwujudkan.


Dalam Rakor itu, turut hadir Bupati Karimun H. Iskandarsyah, Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Sigit Widiyanto, Asisten Deputi KSPK Kemenko Kumham Imipas Agato PP Simamora, Kakanwil Kemenkumham Kepri Edison Manik, perwakilan Kemenkumham Riau, Kepala BP3MI Kepri Kombes Pol. Imam Riyadi, perwakilan BP3MI Riau, serta sejumlah pihak terkait lainnya.


Pemkab Kepulauan Meranti sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KJRI, unsur Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), serta pihak terkait lainnya.


Menurut Muzamil, respons dari pihak Malaysia sejauh ini menunjukkan ketertarikan terhadap gagasan tersebut, terutama karena faktor kedekatan geografis dan hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan.


Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat menjadi pintu masuk untuk merumuskan kebijakan khusus yang mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Meranti dan Karimun yang ingin bekerja di Malaysia.


“Harapan kita, Kemenko Kumham Imipas dapat mendukung dan mengawal ini. Kepentingannya bukan hanya Johor, tetapi lebih luas, karena kebutuhan tenaga kerja tersebut ada di berbagai wilayah Malaysia. Kita ingin warga negara kita mendapatkan pekerjaan yang layak, legal dan terlindungi,” pungkas Muzamil.


Jika berhasil diwujudkan, Muzamil meyakini skema tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi PMI, tetapi juga dapat menjadi tonggak baru dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia-Malaysia, khususnya di kawasan perbatasan.


“Kita dapat menjadikan daerah perbatasan yang dipisahkan laut sebagai sarana menjalin hubungan yang lebih baik, lebih tertata dan memberikan manfaat bagi kedua negara lewat tenaga kerja,” ujarnya.


(Am).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com