Kapolri dan PPATK Didesak Audit Kades GD, Dugaan Aliran Dana PETI Kotanopan
Rabu, 12-08-2026 - 16:48:46 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak turun tangan menelusuri dugaan aliran dana hasil aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina).


Desakan tersebut disampaikan Ketua Gerakan Pemantau Keuangan Negara (GPKN), Muhammad Rizky Lubis, S.Hum, dalam keterangan Pers di Panyabungan, pada Rabu, 12 Aguatus 2026.
Ia meminta aparat penegak hukum menggunakan pendekatan follow the money untuk mengungkap dugaan aliran dana dan aset yang berkaitan dengan aktivitas PETI.


Rizky secara khusus menyoroti Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD yang disebutnya mengalami peningkatan kepemilikan aset secara signifikan. Menurut dia, informasi mengenai sejumlah aset tersebut perlu diverifikasi melalui proses penelusuran resmi oleh aparat berwenang.


“Lonjakan kekayaan oknum Kades berinisial GD memicu pertanyaan publik. Karena itu, kami meminta PPATK dan aparat penegak hukum melakukan penelusuran transaksi serta aset secara objektif untuk mengetahui sumber dananya,” ujar Rizky.


Ia menyebut sejumlah aset yang dikaitkan dengan GD, di antaranya bidang tanah dan sawah, alat berat jenis ekskavator, kendaraan, serta sejumlah bangunan ruko di kawasan Panyabungan.


Namun, Rizky menegaskan bahwa dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan penelusuran transaksi keuangan, bukan hanya berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.


“Yang kami dorong adalah pemeriksaan secara profesional. Kalau memang ada transaksi mencurigakan atau aset yang tidak sesuai dengan profil penghasilan, biarkan PPATK dan penegak hukum yang membuktikannya,” katanya.


Menurut Rizky, penanganan PETI tidak cukup hanya dengan menghentikan aktivitas tambang di lapangan. Penegakan hukum, kata dia, perlu diarahkan kepada pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut, termasuk menelusuri aliran uang dan kepemilikan aset.


“Jangan berhenti pada alat berat dan lokasi tambang. Kalau ada dugaan tindak pidana, harus ditelusuri siapa yang membiayai, siapa yang mengelola, siapa yang menikmati hasilnya, dan ke mana aliran uangnya,” tegasnya.


Rizky juga meminta Satreskrim Polres Mandailing Natal menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan keterlibatan GD dalam aktivitas PETI. Ia mendorong proses hukum dilakukan sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti yang cukup.


“Kami meminta proses hukum berjalan transparan. Pihak yang dilaporkan harus dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan. Jika kemudian ditemukan bukti yang cukup, proses hukumnya harus ditingkatkan sesuai aturan,” ujarnya.


Ia juga mengaitkan desakan tersebut dengan penertiban aktivitas PETI yang sebelumnya dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di wilayah Kotanopan.


Menurutnya, apabila dalam penertiban tersebut ditemukan fakta atau dokumentasi yang berkaitan dengan pihak tertentu, seluruh informasi itu harus diuji dan didalami dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.


“Temuan tim terpadu harus menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan pendalaman. Semua pihak yang disebut harus diberi ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab,” katanya.


Selain meminta Kapolri dan PPATK melakukan penelusuran transaksi, GPKN juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengevaluasi posisi GD sebagai Kepala Desa Singengu Julu apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran hukum atau administrasi.


“Kalau terbukti melanggar hukum atau aturan pemerintahan desa, tentu harus ada sanksi sesuai ketentuan. Jangan sampai persoalan hukum kemudian mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa,” kata Rizky.


Ia menambahkan, penelusuran dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) penting dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hasil kejahatan lingkungan atau aktivitas PETI kemudian disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan ke dalam bentuk aset maupun transaksi lainnya.


“Kita akan mengawal persoalan ini. Jika ditemukan indikasi tindak pidana lingkungan maupun TPPU, semua harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.


Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari PPATK, Kapolres Mandailing Natal, Bupati Mandailing Natal maupun GD terkait tudingan dan desakan tersebut.


Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini masih bersifat tudingan dan memerlukan pembuktian melalui proses hukum yang berlaku.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com