Bogor, - Semangat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga tidak hanya tertuang dalam nota kesepahaman, seperti yang ditandatangani Kepala BNN RI, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan dalam Sinergi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pascarehabilitasi pada Sellasa, 11 Agustus 2026.

Semangat tersebut juga diwujudkan melalui dukungan nyata di lapangan, salah satunya melalui pemanfaatan fasilitas BNN di Unit Deteksi K9 BNN, Lido, Bogor, Jawa Barat, sebagai Sekolah Rakyat Rintisan.

Usai penandatanganan MoU di PPSDM BNN, Kepala BNN RI Suyudi Ario Seto, bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, meninjau Sekolah Rakyat Rintisan yang menempati fasilitas BNN tersebut. Dalam kesempatan itu, ketiganya melihat langsung kesiapan ruang belajar, fasilitas pendukung, serta berbagai kebutuhan yang telah dipersiapkan untuk menunjang aktivitas belajar mengajar sekaligus berinteraksi dengan para peserta didik yang akan mengikuti program Sekolah Rakyat Rintisan.

Pemanfaatan fasilitas BNN sebagai Sekolah Rakyat Rintisan menjadi salah satu bentuk dukungan BNN terhadap program Kementerian Sosial dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kolaborasi tersebut juga memperlihatkan bahwa dukungan lintas kementerian dapat diwujudkan secara konkret melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing lembaga untuk kepentingan masyarakat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan BNN dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan tersebut. Ia menilai, dukungan ini merupakan wujud nyata kolaborasi antarlembaga dalam menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sekolah Rakyat Rintisan di Unit Deteksi K9 BNN, Lido, Bogor, Jawa Barat, akan diikuti sebanyak 50 peserta didik yang berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di wilayah Kabupaten Bogor. Mereka terdiri atas 25 siswa jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA, dengan komposisi 26 siswa laki-laki dan 24 siswa perempuan. Para siswa tersebut telah ditetapkan sebagai peserta didik Sekolah Rakyat melalui Surat Keputusan Bupati Bogor.

Dalam mendukung proses pendidikan, Sekolah Rakyat Rintisan tersebut didukung 18 guru tamu sebagai tenaga pengajar. Selain itu, terdapat 15 tenaga pendidik yang terdiri atas 10 wali asuh dan 5 wali asrama untuk mendampingi para siswa selama mengikuti program.

Para peserta didik dijadwalkan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) mulai 15 Agustus 2026 selama lima hari. Setelah itu, siswa akan mengikuti program matrikulasi selama 14 hari atau dua minggu sebelum memasuki kegiatan pembelajaran secara penuh.

Kolaborasi BNN dan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat Rintisan di Unit Deteksi K9 BNN menjadi wujud dukungan bersama dalam menghadirkan akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan terus diperkuat agar program ini dapat memberikan manfaat optimal bagi peserta didik sekaligus mendukung terbentuknya generasi yang cerdas dan bermartabat untuk Indonesia Emas 2045.

(**).