Gelar Rapat Koordinasi, Menko Polkam: Libatkan Semua Unsur untuk Menangani Karhula
Senin, 10-08-2026 - 20:29:35 WIB
Menko Polkam Djamari Chaniago saat konferensi Pers usai Rakor Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada  Senin, 10 Agustus 2026.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat sinergi dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi cuaca ekstrem dan ancaman El Niño. 


Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko serta memperluas potensi kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia.


“Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107 ribu hektare lebih. Karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, kemampuan, dan alat-alat penanganan untuk itu,” ujar Menko Polkam Djamari Chaniago dalam konferensi Pers seusai Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, pada  Senin, 10 Agustus 2026.


Rapat koordinasi digelar secara hibrida. Hadir secara tatap muka Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Deputi BMKG, Asops Panglima TNI, Astamaops Kapolri, Sesmenko Polkam, Pangdam XII/Tanjungpura, serta para Deputi Kemenko Polkam. 


Sementara itu, secara daring hadir Gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Barat Daya.


Menko Djamari mengatakan, pemerintah terus mengerahkan berbagai sumber daya melalui operasi udara dan darat untuk mengendalikan sekaligus mencegah meluasnya karhutla. 


Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, sekitar 10 hingga 15 pesawat bersayap tetap (fixed wing) juga disiapkan sesuai kebutuhan di lapangan.


“Operasi udara sebetulnya sangat efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca yang dilakukan BNPB. Tetapi ada satu persyaratan yang harus kita hadapi, yaitu harus ada awan hujan,” kata Menko Djamari.


Menurutnya, operasi modifikasi cuaca (OMC) hanya dapat dilakukan apabila terdapat awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Berdasarkan prakiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari ke depan hingga sekitar 18 Agustus. 


Pemerintah terus memantau perkembangan cuaca agar setiap peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan untuk melakukan penyemaian awan di wilayah yang membutuhkan.


“Selama awan hujan tidak bisa kita temukan, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan. Karena itu, perubahan cuaca sedikit apa pun yang kira-kira akan memunculkan awan hujan harus segera kita manfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca,” kata Menko Polkam.


Selain operasi udara, penanganan karhutla melalui operasi darat terus diperkuat, terutama karena ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah mulai berkurang akibat musim kemarau. Pemerintah menyiapkan flexible tank yang dapat dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan serta mengembangkan sumber air alternatif, seperti pembuatan sumur di wilayah rawan kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan air dalam penanganan titik api.


Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap enam provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut terus dipantau secara ketat, sementara pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan mengendalikan potensi kebakaran.


Di luar enam provinsi tersebut, pemerintah tetap memantau titik-titik kebakaran di sejumlah wilayah lain. Beberapa kejadian kebakaran di kawasan pegunungan, antara lain Bromo, Gunung Gede Pangrango, dan kawasan sekitar Rinjani, telah ditangani. Penanganan kebakaran di Bromo menunjukkan perkembangan signifikan dengan menyisakan satu titik api yang masih dalam pemantauan, sedangkan kebakaran di Gunung Gede Pangrango dan kawasan sekitar Rinjani telah berhasil ditangani.


“Ada yang di luar ini, seperti misalnya kemarin terbakar di Bromo. Itu sudah segera kita tuntaskan. Semalam sudah tuntas, kemudian tinggal satu titik api saja. Di Gunung Gede Pangrango, itu pun sudah selesai. Kemudian di sekitar Rinjani juga ada, itu juga sudah selesai,” kata Menko Djamari.


Menurut Menko Polkam, ancaman karhutla perlu semakin diwaspadai seiring meningkatnya potensi El Niño. Fenomena tersebut dapat menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang, kondisi semakin kering, dan risiko terjadinya kebakaran meningkat.


“El Niño terkuat itu adalah suatu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah sekali terbakar. Kemarau akan lebih panjang. Jadi, cuaca ini juga sangat menentukan keberhasilan upaya kita,” kata Menko Djamari.


Selain kawasan hutan dan lahan, pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah. Kondisi TPA yang kering berpotensi memicu kebakaran dan menghasilkan gas metana yang berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah mendorong agar kawasan TPA terus dibasahi sebagai langkah pencegahan. Apabila terjadi kebakaran, penanganan harus dilakukan secara cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas.


Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Polkam memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh peserta. Pertama, penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin dengan meningkatkan kesiapsiagaan dan langkah pencegahan agar kebakaran tidak berkembang hingga mencapai kondisi darurat.


Kedua, seluruh unsur diminta semakin memperkuat sinergi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Para gubernur sebagai pimpinan di daerah diminta memperkuat kerja sama antar unsur di wilayahnya, termasuk Forkopimda dan unsur masyarakat, sehingga setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani secara cepat, terpadu, dan efektif.


Ketiga, Menko Polkam menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Jajaran Polri, Kementerian Kehutanan, dan Kejaksaan diminta melakukan penegakan hukum dan menindak para pelaku apabila ditemukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana.


Menko Polkam menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu instansi. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, kementerian/lembaga, Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat menjadi kunci agar upaya pencegahan dan penanganan karhutla dapat berjalan efektif.


“Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Kita harus mengerjakannya bersama-sama dengan berbagai macam unsur yang ada di masyarakat,” tegas Menko Djamari.


Dengan dukungan dan sinergi seluruh unsur terkait, pemerintah optimistis upaya pengendalian karhutla dapat terus diperkuat sehingga potensi meluasnya kebakaran serta dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.


(**).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com