Brebes, - Pemerintah menggelar Sosialisasi Penanganan Banjir di Kawasan Pantai Utara Jawa dalam mendukung Flood Management in North Java Project (FMNJP) di Kabupaten Brebes, beberapa waktu lalu.

Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi risiko banjir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Harapannya, penanganan banjir tidak hanya melindungi masyarakat dari dampak bencana, tetapi juga menjaga produktivitas pertanian dan aktivitas ekonomi yang menjadi penopang kehidupan masyarakat Pantura.

Pantura Jawa selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan strategis nasional. Selain menjadi jalur utama distribusi barang dan jasa, kawasan tersebut juga menjadi sentra pertanian, perikanan, industri, hingga perdagangan. 
Namun, perubahan iklim membuat kawasan ini semakin rentan terhadap banjir dan banjir rob.

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irvan Amirullah, mengatakan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik.

"Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan penguatan perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan," ujar Irvan, dalam rilis yang diterima redaksi, Jum'at (07/08/2026).

Ia menjelaskan, FMNJP merupakan bentuk komitmen Pemerintah bersama Asian Development Bank (ADB) dalam memperkuat ketahanan kawasan Pantura terhadap risiko banjir.

 Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak banjir cukup besar.

Berdasarkan data BNPB, banjir yang terjadi di Kecamatan Ketanggungan pada Maret 2026 merendam ratusan rumah, mengganggu akses transportasi, serta berdampak pada sektor pertanian dan peternakan.

Melalui sosialisasi ini, pemerintah juga memperkenalkan Livelihood Restoration Program (LRP) sebagai bagian dari implementasi FMNJP.

"Program tersebut dirancang untuk membantu masyarakat terdampak memulihkan mata pencaharian melalui pelatihan keterampilan, penguatan kapasitas ekonomi, dan pengembangan usaha yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim," ungkapnya.

Pelatihan bagi Warga Terdampak (WTD) telah dimulai di Kabupaten Indramayu dan Majalengka, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Kuningan dan Grobogan. Sementara itu, Kabupaten Brebes dijadwalkan mengikuti pelatihan pada tahap berikutnya pada 2027.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menilai keberhasilan penanganan banjir juga ditentukan oleh peran aktif masyarakat. Menurutnya, pembangunan infrastruktur perlu dibarengi dengan pendekatan soft engineering melalui edukasi dan perubahan perilaku.

"Masyarakat perlu memahami bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari upaya mencegah banjir. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan sungai, serta tidak mengubah atau membelokkan alur sungai merupakan langkah sederhana yang memberikan dampak besar terhadap kelancaran aliran air," ujar Eka.

(*).