Diduga Keracunan MBG di Jayapura, Heiner Marandof: Nyawa Anak Bukan Bahan Eksperimen Kebijakan!
Rabu, 05-08-2026 - 22:59:58 WIB
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, Atas, Menjenguk Siswa, Dugaan Korban Keracunan MBG di RS Yoweri. (dok.Vic).
Baca juga:
   
 

 


Jayapura, - Janji manis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan perbaikan gizi generasi penerus, kini berubah menjadi mencekam di Kabupaten Jayapura. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, gelombang dugaan keracunan massal melanda dua distrik sekaligus, Depapre dan Sentani. Ratusan orang tua murid kini diliputi cemas dan marah, mempertaruhkan perasaan percaya mereka kepada pemerintah atas keselamatan buah hati.


Ini bukan sekadar insiden kesehatan biasa, tetapi  Ini adalah bukti nyata kelumpuhan sistem pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama, serta arogansi birokrasi yang mengesampingkan keselamatan nyawa anak-anak.


Pada Selasa, 04 Agustus 2026, puluhan siswa di distrik Depapre tumbang setelah mengonsumsi menu MBG. Konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, justru terasa mengambang dan gagap. Saat dikonfirmasi, awak media  ia mengakui adanya rujukan pasien ke RSUD Yowari dan Puskesmas Komba, namun menolak merilis data pasti jumlah korban.


Menurnya “Untuk data pastinya, saya belum bisa memberikan keterangan karena saat ini kami masih fokus menangani para pasien,” ujar dr. Anton.


Sikap tertutup ini justru memicu kecurigaan yang makin dalam. Di tengah keadaan darurat, publik berhak tahu,  berapa pasti anak yang terkena dampak?,  Apa zat penyebabnya?,  Siapa penyedia kateringnya?


Menanggapi hal itu, Ketua Ormas AKRAP Papua, Heiner Marandof, saat ditemui awak media di kediamannya di Kampung Yoka, Distrik Heram, menyatakan penyesalan yang mendalam atas kejadian ini. “Ini adalah bukti nyata kelumpuhan sistem pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama melindungi nyawa anak-anak kita. Bagaimana mungkin makanan yang disiapkan negara justru menjadi sumber bahaya di tangan anak-anak? Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kelalaian besar yang mencederai kepercayaan rakyat,” tegas Heiner dengan nada kecewa.


Ketidak transparan ini menimbulkan dugaan kuat adanya upaya mengaburkan fakta demi melindungi oknum tertentu,  Angka sekitar 20 kasus yang dicatat DPRK Jayapura diduga hanyalah puncak gunung es, sementara realitas di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan.


Kemarahan yang tertahan di Depapre akhirnya meledak di Sentani,  Sekitar lebih kurang 100 orang tua wali murid SD Inpres Kampung Harapan terpaksa memblokir jalur strategis Sentani-Abepura di depan Stadion Lukas Enembe. Mereka datang bukan untuk berdebat manis, melainkan menagih tanggung jawab secara langsung kepada Bupati Jayapura.


“Kami lelah anak-anak kami dijadikan kelinci percobaan!” teriak salah satu perwakilan orang tua, di tempat yang enggan menyebutkan namanya, mewakili suara hati ratusan keluarga yang merasa dikhianati.


Di tengah gelombang protes itu, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P Helan justru membenarkan tindakan pembubaran paksa aksi sebelumnya dengan alasan “berdasarkan SOP demi keamanan”. Pernyataan ini terasa begitu jauh dari rasa empati publik. 


Masyarakat bertanya,  keamanan siapa yang dijaga? Apakah keamanan pejabat dari kritik, atau keamanan nyawa anak-anak dari makanan yang membahayakan? Ketika aparat lebih sibuk mengatur keramaian daripada mengusut akar masalah, fungsi perlindungan negara jelas telah gagal.


Menurut Heiner Marandof, krisis MBG ini menelanjangi tiga lubang hitam dalam tata kelola pemerintahan daerah:
(1). Tidak ada pemeriksaan mendadak berkala terhadap kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan, 
(2). Dinas terkait bersikap defensif dan tertutup, alih-alih proaktif memberi informasi jelas kepada masyarakat;
(3). Absennya Akuntabilitas Politik,  di mana belum ada pejabat yang berani meminta maaf atau mengakui kelalaian secara terbuka.


Dikatakan lebih lanjut oleh  Heiner Marandof  bahwa,  Masyarakat Kabupaten Jayapura tidak membutuhkan alasan berbelit-belit,   Sebab yang mereka  butuhkan adalah,  Transparansi Total, Nama penyedia katering, hasil uji laboratorium, dan daftar lengkap korban harus dibuka untuk umum; Sanksi Tegas, Pencabutan izin penyedia yang lalai dan tindakan tegas terhadap pejabat yang abai terhadap kasus ini, serta Evaluasi Menyeluruh, Peninjauan ulang seluruh rantai pasok di setiap distrik sebelum program dilanjutkan.


Heiner Marandof  mengingatkan  kepada pemerintah, "Nyawa anak bukan bahan eksperimen kebijakan,  Jangan biarkan ketidak pedulian merenggut masa depan mereka," pesan Heiner Marandof  saat menutup pernyataannya.


Jika Pemkab Jayapura tetap lambat dan setengah hati, jangan salahkan jika kemarahan rakyat berubah menjadi penolakan massal yang lebih luas,tegasnya.


(Vicky Ririhena).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com