Jayapura, - Janji manis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi harapan perbaikan gizi generasi penerus, kini berubah menjadi mencekam di Kabupaten Jayapura. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, gelombang dugaan keracunan massal melanda dua distrik sekaligus, Depapre dan Sentani. Ratusan orang tua murid kini diliputi cemas dan marah, mempertaruhkan perasaan percaya mereka kepada pemerintah atas keselamatan buah hati.

Ini bukan sekadar insiden kesehatan biasa, tetapi  Ini adalah bukti nyata kelumpuhan sistem pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama, serta arogansi birokrasi yang mengesampingkan keselamatan nyawa anak-anak.

Pada Selasa, 04 Agustus 2026, puluhan siswa di distrik Depapre tumbang setelah mengonsumsi menu MBG. Konfirmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, justru terasa mengambang dan gagap. Saat dikonfirmasi, awak media  ia mengakui adanya rujukan pasien ke RSUD Yowari dan Puskesmas Komba, namun menolak merilis data pasti jumlah korban.

Menurnya “Untuk data pastinya, saya belum bisa memberikan keterangan karena saat ini kami masih fokus menangani para pasien,” ujar dr. Anton.

Sikap tertutup ini justru memicu kecurigaan yang makin dalam. Di tengah keadaan darurat, publik berhak tahu,  berapa pasti anak yang terkena dampak?,  Apa zat penyebabnya?,  Siapa penyedia kateringnya?

Menanggapi hal itu, Ketua Ormas AKRAP Papua, Heiner Marandof, saat ditemui awak media di kediamannya di Kampung Yoka, Distrik Heram, menyatakan penyesalan yang mendalam atas kejadian ini. “Ini adalah bukti nyata kelumpuhan sistem pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama melindungi nyawa anak-anak kita. Bagaimana mungkin makanan yang disiapkan negara justru menjadi sumber bahaya di tangan anak-anak? Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kelalaian besar yang mencederai kepercayaan rakyat,” tegas Heiner dengan nada kecewa.

Ketidak transparan ini menimbulkan dugaan kuat adanya upaya mengaburkan fakta demi melindungi oknum tertentu,  Angka sekitar 20 kasus yang dicatat DPRK Jayapura diduga hanyalah puncak gunung es, sementara realitas di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan.

Kemarahan yang tertahan di Depapre akhirnya meledak di Sentani,  Sekitar lebih kurang 100 orang tua wali murid SD Inpres Kampung Harapan terpaksa memblokir jalur strategis Sentani-Abepura di depan Stadion Lukas Enembe. Mereka datang bukan untuk berdebat manis, melainkan menagih tanggung jawab secara langsung kepada Bupati Jayapura.

“Kami lelah anak-anak kami dijadikan kelinci percobaan!” teriak salah satu perwakilan orang tua, di tempat yang enggan menyebutkan namanya, mewakili suara hati ratusan keluarga yang merasa dikhianati.

Di tengah gelombang protes itu, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P Helan justru membenarkan tindakan pembubaran paksa aksi sebelumnya dengan alasan “berdasarkan SOP demi keamanan”. Pernyataan ini terasa begitu jauh dari rasa empati publik. 

Masyarakat bertanya,  keamanan siapa yang dijaga? Apakah keamanan pejabat dari kritik, atau keamanan nyawa anak-anak dari makanan yang membahayakan? Ketika aparat lebih sibuk mengatur keramaian daripada mengusut akar masalah, fungsi perlindungan negara jelas telah gagal.

Menurut Heiner Marandof, krisis MBG ini menelanjangi tiga lubang hitam dalam tata kelola pemerintahan daerah:
(1). Tidak ada pemeriksaan mendadak berkala terhadap kualitas bahan baku dan proses pengolahan makanan, 
(2). Dinas terkait bersikap defensif dan tertutup, alih-alih proaktif memberi informasi jelas kepada masyarakat;
(3). Absennya Akuntabilitas Politik,  di mana belum ada pejabat yang berani meminta maaf atau mengakui kelalaian secara terbuka.

Dikatakan lebih lanjut oleh  Heiner Marandof  bahwa,  Masyarakat Kabupaten Jayapura tidak membutuhkan alasan berbelit-belit,   Sebab yang mereka  butuhkan adalah,  Transparansi Total, Nama penyedia katering, hasil uji laboratorium, dan daftar lengkap korban harus dibuka untuk umum; Sanksi Tegas, Pencabutan izin penyedia yang lalai dan tindakan tegas terhadap pejabat yang abai terhadap kasus ini, serta Evaluasi Menyeluruh, Peninjauan ulang seluruh rantai pasok di setiap distrik sebelum program dilanjutkan.

Heiner Marandof  mengingatkan  kepada pemerintah, "Nyawa anak bukan bahan eksperimen kebijakan,  Jangan biarkan ketidak pedulian merenggut masa depan mereka," pesan Heiner Marandof  saat menutup pernyataannya.

Jika Pemkab Jayapura tetap lambat dan setengah hati, jangan salahkan jika kemarahan rakyat berubah menjadi penolakan massal yang lebih luas,tegasnya.

(Vicky Ririhena).