DPRD Lamongan Soroti Rangkap Jabatan ASN-BPD, Penunjukan PJ Kades hingga Rekrutmen Perangkat Desa
Senin, 03-08-2026 - 14:20:24 WIB
Baca juga:
   
 

 


Lamongan, - Komisi D DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan desa dalam rapat dengar pendapat (hearing) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lamongan. 


Dalam forum tersebut, terdapat empat isu utama yang menjadi perhatian dewan, yakni rangkap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades), mekanisme pengisian perangkat desa, serta rencana penerapan sistem e-voting pada pemilihan kepala desa (Pilkades).


Salah satu pembahasan yang menjadi sorotan adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait pemberian izin kepada ASN yang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Kebijakan tersebut muncul seiring berakhirnya masa bakti anggota BPD di sejumlah desa.


Berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang ASN menjadi anggota BPD. Pemerintah juga mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 Maret 2022 dan 1 Desember 2023 yang menyatakan ASN dapat merangkap sebagai anggota BPD dengan syarat memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).


Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menandatangani izin ASN yang akan mencalonkan diri sebagai anggota BPD. Pengajuan izin dilakukan melalui BKPSDM dengan melampirkan sejumlah persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.


Meski tidak bertentangan dengan regulasi, Komisi D DPRD Lamongan menilai rangkap jabatan ASN sebagai anggota BPD berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.


Menurut Komisi D, kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.


Selain itu, dewan juga mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan. Sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan, ASN dikhawatirkan tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan BPD secara independen apabila harus mengawasi kebijakan pemerintah desa.


Selain persoalan rangkap jabatan, Komisi D juga menyoroti mekanisme penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Desa. DPRD menegaskan bahwa Pj Kepala Desa idealnya berasal dari unsur kecamatan agar lebih memahami kondisi wilayah sekaligus mampu menjaga stabilitas pemerintahan desa.


Komisi D menekankan bahwa tugas utama seorang Pj Kepala Desa adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan hingga terpilihnya kepala desa definitif, bukan melakukan perubahan atau pergantian perangkat desa yang bersifat strategis. Oleh karena itu, Pj Kepala Desa diharapkan lebih berfokus pada pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan kepada masyarakat.


Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mekanisme pengisian perangkat desa. Komisi D mendorong agar seluruh proses rekrutmen perangkat desa dilakukan melalui sistem seleksi terbuka berbasis tes *online* yang transparan, objektif, dan akuntabel.


Dorongan tersebut disampaikan sebagai upaya mencegah praktik-praktik yang mencederai proses rekrutmen. DPRD menerima berbagai informasi mengenai dugaan praktik jual beli jabatan dalam pengisian sejumlah posisi perangkat desa, seperti kepala dusun, sekretaris desa, dan jabatan lainnya. Bahkan, muncul dugaan adanya pembebanan biaya kepada calon tertentu dengan nilai yang mencapai ratusan juta rupiah agar dapat menduduki jabatan perangkat desa.


Komisi D menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berpotensi merusak tata kelola pemerintahan desa, menghilangkan prinsip meritokrasi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses rekrutmen perangkat desa.


Selain itu, Komisi D juga mendorong penerapan sistem *e-voting* dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Menurut dewan, penggunaan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara dapat menjadi langkah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akurasi, serta meminimalkan potensi sengketa maupun praktik kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades.


Melalui berbagai masukan tersebut, Komisi D berharap Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan desa sehingga setiap kebijakan yang diterapkan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.


(Ferdio).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com