Skandal Smart Village Madina, Dua Bos Pendamping Desa Kompak Bungkam dan Kabur dari Konfirmasi
Minggu, 02-08-2026 - 17:31:43 WIB
Baca juga:
   
 

 


Panyambungan, - Kasus megakorupsi Program Smart Village Dana Desa Tahun Anggaran 2023 se-Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki babak baru yang kian memanas. Dua pucuk pimpinan Tim Pendamping Profesional (TPP) Kementerian Desa di Kab. Madina, Sahnan, SE (Koordinator TPP 2023) dan Kobol Nasution (Koordinator TPP 2024), kini menjadi sorotan tajam publik setelah memilih bungkam dan "kabur" menghindar saat konfirmasi jurnalis.


Sikap tidak kooperatif ini memperkuat dugaan publik atas keterlibatan oknum pendamping desa dalam memuluskan "program titipan" senilai puluhan miliar rupiah tersebut.


Saat dikonfirmasi oleh jurnalis, Sahnan memberikan jawaban yang dinilai tidak masuk akal melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu (01/08/2026). Sahnan berdalih tidak tahu-menahu mengenai pembahasan dan pelaksanaan program tersebut.


"Ass..Ooo mohon maaf saya baru ini dengar beritanya dan saya sampaikan juga saya tidak tau apa-apa dan saya nggak ngerti kapan dibahas kapan dilaksanakan sama sekali saya tidak tau..Wassalam," tulis Sahnan melalui pesan singkat WhatsApp, pada Sabtu, 01 Juli 2026.


Pernyataan "tidak tahu apa-apa" dari seorang Koordinator Kabupaten dinilai upaya pembodohan publik, mengelak dari tanggungjawab dan memicu blunder besar. Sebagai "bos" pimpinan tertinggi yang membawahi Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA) mustahil ia tidak mengetahui program yang menyedot anggaran fantastis Rp 24.975.000 per desa di seluruh APBDes se-Kabupaten Madina.


Ketika dicecar lebih dalam mengenai tanggung jawab pengawasan dan aktor utama di balik lolosnya proyek ini, Sahnan memilih menutup diri.


Setali tiga uang, Kobol Nasution selaku Koordinator TPP Madina TA 2024 dan juga Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) yang disebut dalam berbagai informasi yang dihimpun media, diduga kuat sebagai salah satu eksekutor lapangan dalam pelolosan program Smart Village, terlihat mengabaikan seluruh poin pertanyaan yang dilayangkan pers. Aksi bungkam ini dinilai sebagai bentuk ketakutan terhadap sisi gelap proyek Smart Village yang mulai terkelupas, sekaligus mencederai kemerdekaan pers yang dilindungi UU Nomor 40 Tahun 1999.


Merespon hal tersebut, Ketua MCW (Madina Corruption Watch) Jupriadi Batubara menegaskan aksi menghindar ini merupakan bukti afirmatif nihilnya tanggung jawab para pendamping desa serta pembiaran sistematis demi memuluskan proyek titipan berkedok Smart Village 


Jupriadi menduga enam orang Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) tahun 2023, yakni Sahnan, Kobol Nasution, Aswar Lubis, Wilda Kholik Batubara, Irwansyah, dan Syamsul Bahri yang diduga kuat selaku pihak yang paling bertanggung jawab dari sisi pendampingan dan pengawasan desa serta diduga ikut terlibat dalam pusaran korupsi berjamaah di Kasus Smart Village yang saat ini diusut tuntas oleh Kejari Madina.


Merespons mandeknya transparansi para pendamping desa, Ridwandi dari Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) menyatakan akan melayangkan laporan resmi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina dalam waktu dekat.


 GMPH mendesak Kejari Madina tidak berhenti pada dua tersangka yang sudah ditahan, termasuk eks Plt Kadis PMD berinisial AML,baru-bru ini melainkan harus memanggil dan memeriksa  seluruh jajaran TAPM Madina, para Pendamping Desa yang diduga kuat terlibat dalam konspirasi sistematis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan memanipulasi verifikasi administrasi di APBDes dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban)  Desa.


Hingga berita ini dimuat pada Minggu (02/08/2026) sampai pukul 11.00 WIB, kedua koordinator kabupaten dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) tersebut masih diam membisu. Publik kini menunggu ketegasan Kejari Madina untuk menguliti konspirasi intelektual berbaju pendamping desa ini hingga ke akar-akarnya. "Katanya mereka pendamping desa profesional, anehnya tak ada sisi profesionalisme dan transparansi sama mereka," ucap Ridwandi.


Redaksi menerima hak jawab dari pihak terkait untuk memberikan tanggapan, klarifikasi sesuai UU No 40/1999 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com