Haji Ismail Kritisi Pejabat Papua yang Terkesan Berilusi Infrastruktur dan Kepemimpinan Transaksional
Sabtu, 01-08-2026 - 14:44:13 WIB
Haji Ismail Wijaya Suramadu, Dewan Penasihat Ormas Madura di Papua.
Baca juga:
   
 

 


Jayapura, - Di tengah gegap gempita klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur megah di Tanah Papua, sebuah kritik tajam dan menohok lahir dari tempat yang tak terduga. Di sebuah Warung Cotto Madura yang sederhana di kawasan BTN Skyland, Kotaraja, Jayapura, Jumat, 31 Juli 2026,  Pukul, 19:00 WIT,   Haji Ismail Wijaya Suramdu, Selaku Dewan Penasihat Ormas Madura di Papua, tidak sedang bicara soal kilometer aspal Trans Papua atau kemegahan Jembatan Holtekamp.


Di antara uap kuah cotto dan hangatnya persaudaraan lintas etnis, Haji Ismail bicara tentang "air hujan", tentang "akar rumput", dan melontarkan peringatan keras bagi para elit politik,  Jangan jadi pemimpin bermental pedagang.


Seruan Haji Ismail ini bukan sekadar retorika. Ini adalah gugatan nyata terhadap paradigma pembangunan Papua yang selama ini dinilai terjebak dalam ilusi infrastruktur dan kepemimpinan transaksional.


Haji Ismail menggunakan analogi yang brilian dan menohok untuk membedah kegagalan trickle-down effect (efek menetes ke bawah) di Papua. Ia mengibaratkan triliunan rupiah Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan APBN sebagai "air hujan".


"Pemerintah sibuk membangun bendungan raksasa dengan triliunan rupiah, tapi tidak ada parit dan drainase kebijakannya.  Akibatnya,  Air itu menggenang di tingkat elit, jadi banjir korupsi, dan tidak pernah menetes ke ember rumah tangga masyarakat adat dan kaum miskin kota," tegas Haji Ismail di kediamannya.


Kritik ini sangat relevan dengan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam beberapa tahun terakhir, yang berulang kali menyoroti tingginya angka kebocoran Dana Otsus serta maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat bupati dan elit lokal di Papua karena korupsi proyek infrastruktur.


Pembangunan di Papua, lanjutnya, terlalu lama didominasi oleh "benda mati". Gedung-gedung megah yang panas dan jalan aspal yang justru meminggirkan ruang hidup petani. 


"Apa gunanya jembatan merah megah jika masyarakat di bawahnya masih kesulitan air bersih,  apa artinya jalan raya kalau harga cabai di pasar tradisional mencekik leher rakyat kecil," sindirnya tajam.


Ia menegaskan, pembangunan harusnya menjaga kesejukan alam dan memihak pada lahan petani, bukan mengeksploitasi ruang atas nama modernisasi semu.


Di tengah rentannya gesekan sosial yang sering kali dipolitisasi antara Orang Asli Papua (OAP) dan masyarakat pendatang, poin paling progresif dari Haji Ismail adalah pendefinisian ulang tentang persatuan,   Dari Kotaraja, ia menawarkan sebuah "Kontrak Sosial" yang inklusif dan menolak segala bentuk primordialisme sempit.


"Siapa saja yang memegang KTP Papua, hidup, dan berkeringat di tanah ini, dia adalah saudara sebangun,  Kita harus bersatu," ungkapnya.


Masyarakat diaspora, termasuk komunitas Madura, Bugis, Jawa, Ambon, dan etnis nusantara lainnya, telah lama menjadi roda penggerak ekonomi mikro di pasar-pasar dan kampung-kampung di Papua,   Haji Ismail Wijaya menekankan bahwa mengakui mereka sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembangunan adalah jalan tengah yang paling realistis.


Namun, ia memberikan satu syarat mutlak, Penghormatan total terhadap tatanan adat dan hukum yang berlaku. "Persatuan bukan berarti peleburan identitas, melainkan kolaborasi yang saling menghormati. Pendatang harus hormat pada tuan rumah, dan tuan rumah harus merangkul pendatang yang berniat baik," jelasnya,  Pernyataan ini menjadi antitesis tegas terhadap segala bentuk diskriminasi dan eksklusivitas yang berpotensi memecah belah masyarakat Papua.


Puncak dari kritik Haji Ismail ditujukan pada moralitas kepemimpinan lokal,  Ia menelanjangi realitas politik di mana  diduga masih banyak kepala daerah dan elit politik memperlakukan jabatan publik layaknya etalase dagang.


"Jadi pemimpin itu harus luas pandangannya, jujur, dan jadi teladan. Jangan bersikap seperti pedagang yang hanya menghitung untung-rugi pribadi, monopoli proyek, dan bagi-bagi konsesi," kecamnya.


Sorotan ini merujuk pada fenomena politik transaksional dan dinasti politik di berbagai kabupaten di Papua, di mana jabatan sering kali digunakan untuk mengamankan kepentingan bisnis kelompok tertentu, alih-alih melayani konstituen.


Haji Ismail Wijaya Suramdu,  menuntut para pemimpin di Papua untuk kembali pada fitrahnya sebagai "orang tua". Mereka harus memastikan tidak ada anak-anak Papua yang mengalami stunting, tidak ada mama-mama penjual di pasar yang dipalak preman, dan tidak ada hak ulayat yang dirampas paksa atas nama investasi.


Pesan dari Warung Cotto Madura di BTN Skyland ini tidak boleh hanya menguap bersama asap masakan, Ini adalah representasi suara akar rumput yang rindu akan keadilan substantif, bukan sekadar seremonial potong pita infrastruktur.


Tanah Papua tidak kekurangan sumber daya,  yang sedang krisis adalah kepemimpinan yang berpihak dan kejujuran dalam mengelola "air hujan" agar benar-benar membasuh dahaga rakyat kecil.  


Seruan Haji Ismail Wijaya Suramadu adalah tamparan keras sekaligus kompas moral, saatnya melampaui ego suku dan beton mati, untuk membangun Papua yang memanusiakan manusia.


(Vicky Ririhena).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com