MCW Desak Kejari Madina Bongkar Kasus Smart Village Madina hingga Pendamping Desa
Kamis, 30-07-2026 - 21:46:50 WIB
Baca juga:
   
 

 


Panyabungan, - Kasus dugaan korupsi proyek Smart Village di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memasuki babak baru pasca penetapan tersangka kedua oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Madina. Sosok AML selaku mantan Plt Kadis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) resmi dijebloskan ke tahanan usai menjalani pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, kemaren, pada Rabu, 29 Juli 2026.


Gelombang desakan publik kini menuntut aparat penegak hukum membongkar sindikat tindak pidana korupsi mulai dari teknis perencanaan, pelaksanaan sampai menyasar aktor intelektual di balik korupsi massal tersebut.


Ketua Madina Corruption Watch (MCW) Jupriadi Batubara dalam keterangan Pers di Panyabungan (30/07) menyatakan pihaknya  secara resmi akan menyurati Kejaksaan Negeri agar tidak berhenti pada pihak pelaksana lapangan. 


Pihaknya akan mendesak pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran Pendamping Desa se-Kabupaten Madina yang diduga kuat ikut terlibat dalam konspirasi sistematis tersebut.


Dia menjelaskan  bahwa program Smart Village sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kemampuan desa memanfaatkan aplikasi digital.


Sedangkan nilai anggaran program tersebu cukup fantastis Rp 24.975.000 untuk setiap desa se Kabupaten Madina. 


Namun, berdasarkan hasil penyidikan kejaksaan, AML selaku Plt Kadis PMD dan pihak pelaksana sebelumnya terbukti melakukan korupsi program tersebut, dan telah resmi ditetapkan selaku tersangka.


"Kami mengapresiasi Kejari Madina atas tersangka baru. Namun, ini tidak boleh menjadi akhir. Masyarakat menunggu sikap tegas kejaksaan mengusut tuntas siapa pihak yang mendesain, terlibat, hingga menikmati aliran dana haram ini. Kita mendesak penuntasan kasus ini secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Dugaan keterlibatan para pendamping desa se Kabuapten Madina selaku pihak paling bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program tersebut wajib diselidiki oleh pihak Kejari secara profesional dan transparan" tegas Jupriadi yang juga berprofesi selaku jurnalis ini.


Ditempat terpisah, Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Hukum (GMPH) Ridwandi Nasution menyebut dorongan ini murni berdasarkan hukum normatif dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.


Sorotan tajam pihaknya cukup beralasan, atas korupsi Smart Village yang dinilai memiliki jaringan terstruktur, massif dan sistematis. Pihaknya mempertanyakan letak peran, fungsi dan tanggung jawab para Tenaga Pendamping Profesional (TPP) mulai dari Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa (Kecamatan), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat atau Koordinator Kabupaten TPP).


Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2024, pendamping desa harusnya menjadi instrumen preventif pencegahan korupsi. Namun, pihaknya melihat adanya "sisi gelap" berupa kelalaian jangkauan pengawasan, potensi kongkalikong anggaran praktik pungli, atau manipulasi dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).


"Pendamping desa harusnya menjadi benteng transparansi. Jika proyek Smart Village ini jebol, di mana fungsi pendampingan, perencanaan, pelaksanaan, kontrol mereka selama ini, apakah murni lalai, atau ada keterlibatan sistematis,"  kecam Ridwandi.


Pihaknya menegaskan bahwa tersangka kedua baru-baru ini, harus menjadi pintu masuk untuk mengurai utuh konstruksi perkara secara menyeluruh termasuk dugaan keterlibatan para TPP (Tenaga Pendamping Profesional) Desa se-Kabupaten Madina serta membongkar  indikasi aliran dana kepada mantan Bupati Madina HM JSN dan anggota DPRD Sumut Dapil II berinisial MR jika ditemukan bukti konkret.


Pihaknya juga berkomitmen mengawal kasus ini bersama masyarakat agar terbebas dari intervensi dan dapat diusut secara terang benderang.


Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari para sejumlah TPP (Tim Pendanping Profesional). 


Ketika dikonfirmasi kepada salah seorang Pendamping Desa Kecamatan yang tak mau disebutkan namanya, dia mengarahkan untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Koordinator Kabupaten TPP saat ini  yang dijabatAswar Lubis atau Koordinator sebelumnya bernama Kobol Nasution. 


Pihak media masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk bahan pemberitaan lanjutan.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com