Mandailing Natal, - Keresahan sosial akut telah mencapai titik nadir akibat aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang kian massif dan terang-terangan di Wilayah Kotanopan, Kab.Mandailing Natal.

Kegiatan destruktif dan kejahatan lingkungan yang kian hari kian menggila tak terkendali, siang- malam dengan deru mesin ekskavator makin  leluasa merusak alam di sepanjang aliran sungai dan hutan demi mengeruk bijih emas dengan praktek legal.

Ironisnya, Kotanopan  yang kini kondisinya rusak parah,  merupakan tanah kelahiran dan kampung halaman para tokoh ternama yang tercatat menjadi pejabat publik dan punya posisi "mentereng" di Sumatera Utara. Setidaknya ada beberapa tokoh sentral mulai dari Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution, Wakil Ketua DPRD Madina Indah Annisa, serta dua anggota DPRD Sumut, H. Aswin Parinduri (Ketua Fraksi Golkar) dan Rahmat Rayyan Nasution (Fraksi Gerindra). 

Namun, nama besar para figur publik ini yang "konon katanya" punya pengaruh besar, ternyata dianggap  kecil dan tidak ada nilainya apapun di mata para toke tambang illegal di Kotanopan. Lebih menggelikan, nama besar yang mengaku sebagai "tokoh besar" tersebut ternyata hanya dipandang sebelah mata,  tidak memiliki marwah, terkesan dilecehkan serta tidak membuat gentar para mafia tambang. Seolah inilah signal kuat runtuhnya wibawa kepemimpinan daerah dan simbol kekalahan negara dan hukum di hadapan para pelaku PETI.

Lebih miris, suara keras penolakan PETI dari sejumlah aktivis dan pers selama ini, ternyata dibalas dengan sikap "tutup mulut dan no coment"  dari para tokoh publik yang berasal dari Kotanopan.

Kondisi ini makin memicu pertanyaan publik dan kecaman yang makin deras dari sejumlah elemen masyarakat Kab Madina.

"Sikap pasif dan ketidak pedulian dari para figur publik yang berasal dari Kotanopan, makin memperjelas indikasi adanya pembiaran sistemik dan dugaan konspirasi kotor  upaya perlindungan para elit publik kepada para pelaku PETI. Dimana suara merdu dari Ibu Atika, Aswin, Indah, Rayyan terkait  PETI di Kotanopan?" sebut Direktur Eksekutif  The Madina Green Institute Ridwandi Nasution kepada pers di Panyabungan (26/07).

Menurut Wandi, akibat  sikap "bisu"nya para elit, wajar saja publik mulai berspekulasi liar dan berasumsi negatif adanya dugaan aliran upeti dibalik  PETI dalam jumlah besar ke kantong para pejabat publik tersebut.

"Kehadiran dan tanggung jawab para pemimpin elit yang berasal dari Kotanopan ini dimana? Sungguh miris, ketika daerah asal mereka sendiri dibiarkan diacak acak dan hancur, ternyata para elit tersebut  makin diam membisu.  Atau jangan-jangan mereka ikut asyik menikmati aktivitas PETI ini untuk memperbanyak  pundi-pundi? sindir Ridwandi.

Pihaknya menilai, para pejabat publik diatas dianggap telah gagal melindungi kampung halamannya dari cengkraman cukong illegal. "Kita tak usah terlalu berharap banyak kepada bu Wabup, dan para wakil rakyat yang berasal dari Kotanopan. Mereka itu makhluk lemah dan tak berdaya. Toh melindungi kampungnya sendiri saja gagal, gimana bisa membenahi kampung orang lain, atau sekelas Kab Madina dan Sumut. Itu mustahil" kesalnya.

Analisis Ridwandi, sikap apatis dan lamban dari Bupati dan Wakil Bupati serta sejumlah pejabat elit yang berasal dari Kotanopan telah memicu krisis  kepercayaan publik yang makin meluas serta telah meruntuhkan wibawa, integritas dan martabat kepemimpinan di titik paling bawah dan "nol besar".

Ridwandi juga mengekspose informasi akurat di lapangan, telah lama mencuatkan temuan dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa berinisial GD dan rekannya PWG adalah merupakan aktor intlektual/ pengendali utama operasional PETI yang kian marak di Kotanopan dan meng "aman" kan aktivitas illegal dari  jerat hukum.

Kini, sorotan elemen masyarakat Madina tertuju ke pimpinan puncak korps bhayangkara di Pusat. 

"Kita mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan memimpin operasi penertiban PETI skala besar ke Kabupaten Madina," tegas Ridwandi.
 
Dijelaskan, publik sudah lama menantang keberanian, komitmen dan taring Kapolri untuk segera menerjunkan tim Bareskrim Mabes Polri untuk memberangus habis praktek PETI di Kab Madina, khususnya di Kotanopan serta meringkus GD dan PW ke meja hijau.  

"Negara dan Pemerintah harus hadir dan membuktikan bahwa hukum tidak bisa dipermainkan,.dan tidak bisa dibeli oleh para cukong yang memperkaya diri di atas kehancuran ekologi Kotanopan. Saya bisa menjamin bila PW dan GD ditangkap, maka PETI di Madina akan tutup total, " tegasnya.

(Magrifatulloh).