DPN PERMAHI Kecam Penembakan Warga Sipil di Yahukimo, Desak Penegakan Hukum dan Deeskalasi Konflik
Minggu, 26-07-2026 - 17:37:28 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI) memberikan perhatian serius serta mengecam keras aksi pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap warga sipil asli Papua di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).


Tindakan keji tersebut mencuat setelah beredarnya rekaman video di media sosial yang memperlihatkan aksi penembakan terhadap warga sipil, di mana TPNPB-OPM mengklaim telah menewaskan tiga warga lokal atas tuduhan sepihak sebagai agen intelijen.


Ketua Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) DPN PERMAHI, Sulhan, menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak untuk hidup (right to life) merupakan hak asasi paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (non-derogable rights). Tuduhan tanpa proses hukum yang sah sama sekali tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mencabut nyawa seseorang.


"DPN PERMAHI mengecam keras segala bentuk tindakan barbar dan pembunuhan di luar hukum terhadap masyarakat sipil tak berdosa di Yahukimo. Warga sipil bukan objek militer dan harus dilindungi sepenuhnya sesuai standar Hukum Hak Asasi Manusia Internasional maupun Hukum Humaniter," tegas Sulhan.


Sejalan dengan sikap Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KemenHAM RI) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), DPN PERMAHI menyampaikan beberapa poin desakan dan pernyataan sikap resmi:


Penghentian Kekerasan dan Deeskalasi Konflik: Mendesak seluruh pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik TNI/Polri maupun TPNPB-OPM, untuk segera menahan diri dan menghentikan eskalasi kekerasan guna mencegah bertambahnya korban dari kalangan sipil serta gelombang pengungsian masyarakat lokal.


Penegakan Hukum yang Transparan dan Terukur: Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas, mengidentifikasi korban, serta memproses hukum para pelaku penembakan secara adil dan transparan demi memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.


Investigasi Independen dan Penyelidikan Utuh: Mendukung langkah KemenHAM RI dan Komnas HAM dalam menghimpun informasi faktual di lapangan guna mendokumentasikan pelanggaran HAM yang terjadi secara menyeluruh.


Pendekatan Kemanusiaan dalam Penyelesaian Papua: Mengimbau Pemerintah Pusat untuk mengedepankan pendekatan humanis, dialog, dan jaminan perlindungan HAM sebagai pilar utama penyelesaian konflik berkepanjangan di tanah Papua.


"Negara harus hadir memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat Papua. Jangan biarkan konflik berlarut-larut ini terus mengorbankan warga sipil yang tidak bersalah," tutup Sulhan.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com