7
KPK-Kemendagri Kawal Proyek PSEL untuk Pastikan Bersih Korupsi dan Ramah Lingkungan
Minggu, 26-07-2026 - 15:56:26 WIB
Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat koordinasi strategis untuk mengawal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.


Pertemuan yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas 8 Direktorat Monitoring Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, beberapa waktu lalu, menyepakati komitmen bersama untuk memastikan proyek strategis nasional tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.


Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya KPK, Diaz Adiasma menegaskan bahwa Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan solusi krusial bagi krisis sampah dan transisi energi di Indonesia. Namun, besarnya nilai investasi menuntut pengawasan preventif yang ketat.


Diaz menyebut proyek PSEL memiliki risiko korupsi yang tinggi jika tidak dikawal sejak dini, mulai dari manipulasi studi kelayakan, spesifikasi teknis yang diarahkan ke vendor tertentu, hingga klausul kontrak yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 


“Melalui kolaborasi ini, KPK dan Kemendagri hadir untuk memberikan pendampingan preventif agar uang negara digunakan secara efektif dan benar-benar menyelesaikan masalah sampah," ujar Diaz, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (26/7/2026)


Senada dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Bangda Kemendagri, Restuardy Daud menyatakan bahwa Kemendagri akan memperketat pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang akan membangun PSEL.


"Kami tidak ingin Pemda sekadar mengejar proyek, tetapi harus benar-benar siap. Pemilihan lokasi dan teknologi harus didasarkan pada kajian ilmiah yang ketat, seperti minimal timbulan sampah 1.000 ton per hari, dan penggunaan teknologi yang terbukti ramah lingkungan, tegas Restuardy.


Restuardy mengatakan Kemendagri akan memastikan tidak ada ruang bagi kepentingan politik atau teknologi abal-abal yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan keuangan daerah.


Lebih lanjut, Restuardy juga menyoroti peran dan kewenangan penanganan  sampah bukan sepenuhnya tanggung jawab Kemendagri, melainkan dapat berkolaborasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait. 


Untuk menjalankan amanat Perpres 109/2025, Pasal 30 ayat (2), yang menugaskan Menteri Dalam Negeri untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah, Kemendagri menegaskan bahwa perannya bersifat pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi integrasi perencanaan daerah, bukan sebagai otoritas teknis. 


Penentuan kelayakan lokasi, verifikasi pasokan sampah, maupun substansi PKS merupakan ranah Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan. 


Restuardy juga menjelaskan secara tuntas tentang harmonisasi antara amanat UU 18/2008 dan Perpres 109/2025 dalam pengolahan sampah. Amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengurangan di hulu, sedangkan Perpres 109/2025 fokus pada penanganan di hilir, merupakan dua pendekatan yang sedang berjalan beriringan. 


“Sesuai arah RPJMN, kita menargetkan sampah yang dikelola pada 2029 sebesar 100%. Upaya pengurangan di hulu melalui edukasi masyarakat, prinsip 3R, dan ekonomi sirkular tetap berlangsung paralel dengan percepatan penanganan di hilir melalui PSEL," jelas Restuardy.


Sementara itu, Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan menyoroti peran politik dan anggaran dalam penanganan dan pengolahan sampah di tingkat daerah yang fluktuatif bahkan mangkrak karena masih bergantung pada pengaruh kebijakan politik dan anggaran.


Iwan menegaskan bahwa politik memainkan peran ganda dalam program PSEL di tingkat daerah. Di satu sisi komitmen politik sangat dibutuhkan untuk mendorong inovasi pengelolaan sampah  dan transisi energi. Namun di sisi lain, pengaruh politik daerah yang tidak sehat, seperti praktik KKN, transaksi elit, dan inkonsisten kebijakan akibat pergantian pemimpin, menjadi ancaman terbesar yang membuat proyek ini mangkrak, membebani keuangan daerah, serta mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. 


"Oleh karena itu, pengawasan publik, transparansi tender, dan kajian lingkungan yang independen menjadi syarat mutlak agar PSEL tidak sekadar proyek politik,” jelas Iwan.


Menurut Iwan, dalam proyek PSEL, anggaran bukan sekadar angka, melainkan penentu mutlak antara keberlanjutan dan kemangkrakan proyek. Pengaruh anggaran terlihat dari bagaimana ketidakmampuan APBD menanggung tipping fee dan ketidaksepakatan tarif jual listrik menjadi dua penyebab utama mengapa banyak PSEL di Indonesia berstatus mangkrak. Oleh karena itu, perencanaan anggaran PSEL harus sangat berhati-hati, berbasis pada kapasitas fiskal riil daerah. 


Melalui sinergi ini, KPK dan Kemendagri optimis bahwa Perpres No. 109 Tahun 2025 tidak hanya akan menghasilkan energi terbarukan, tetapi juga menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan berpihak pada kepentingan rakyat.


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com