Mandailing Natal, - Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menyapu bersih praktik pertambangan ilegal tampaknya dianggap angin lalu di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Di Kecamatan Kotanopan, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) justru semakin menggila dan diorganisir secara rapi oleh mafia bermodal besar.

Kabar mengejutkan datang dari lapangan, pemodal tambang berinisial "PW" diduga sengaja memasok ekscavator kondisi baru (gress) langsung ke titik pengerukan. Dari gambar yang beredar luas,  PW terlihat asyik berfoto ria di depan alat berat jenis ekscavator bermerk Sany yang masih terbungkus plastik dan terparkir di depan Masjid Al Muhtadin Jambur Tarutung Pasar Kotanopan, Kamis dini hari (23/07/2026).

Langkah vulgar para mafia tambang ini dinilai sebagai bentuk pembangkangan  hukum yang nyata dan menantang secara terbuka atas instruksi Kapolri mengenai kelestarian lingkungan dan hukum pidana tambang. 

Kasus ini semakin menambah daftar panjang deretan tindak pidana kejahatan lingkungan yang menyeret nama PW, padahal sebelumnya nama PW bersama rekannya oknum Kepala Desa GD telah terang benderang dirilis remsi oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut selaku pelaku PETI saat razia penertiban awal Juli lalu. Kondisi ini diperparah dengan kasus video viral secara live di medsos, seorang pria diduga anak kandung PW inisial Ptra saat mengemudikan ekscavator memamerkan aktivitas illegal PETI yang masih bergulir dan tahap penyelidikan intensif Satreskrim Polres Madina.

Menyikapi ini, sejumlah elemen masyarakat Madina bereaksi keras dan mengecam sikap arogansi para mafia tambang yang seolah merasa kebal hukum dan terkesan menantang aparat penegak hukum (APH).

"Kita heran dengan sikap Kapolres Madina Bagus Priandi yang terkesan takut dan tidak punya nyali untuk menindak para mafia tambang seperti GD dan PW ini. Apakah Polri yang katanya Presisi tidak ada di Kab Madina dan penegakan supremasi hukum memang 'mandul' disini.  Atau hukum itu hanya berada diatas kertas tidak ada bukti konkret di lapangan," tegas Ketua PC IPA (Ikatan Pelajar Alwashliyah) Kabupaten Madina Hanafi Lubis bersama Ketua PC IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) dalam keterangan Pers di Panyabungan, pada Kamis (23/07/2026).

Pihaknya mendesak  Kapoldasu Irjen Pol Wishnu  Hernawan Februanto dan Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi segera mengambil tindakan konkret di lapangan. Aparat diminta tidak tutup mata lagi dan bersikap pasif, melainkan langsung menyita alat berat tersebut dan menjerat aktor intelektualnya dengan pasal berlapis demi menyelamatkan lingkungan Kotanopan yang kian rusak.

Menurut Hanafi, Kapolres Madina dinilai telah gagal mengeksekusi instruksi Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemberantasan tambang illegal sebagai atensi khusus dan program prioritas pemerintahan, dibuktikan dengan massifnya aktivitas illegal PETI yang "mengepung" hampir seluruh kecamatan di Kab Madina, diperparah dengan atraksi para pelaku tambang emas yang justru makin vulgar dan arogan menunjukkan eksistensinya. 

Namun hingga saat ini, Kapolres Madina terkesan tak berani dan belum ada tindakan tegas berupa penahanan yang dilakukan terhadap para aktor intelektual dan pemodal PETI tersebut. "Saat para mafia tambang makin arogan dan merasa kebal hukum. Anehnya, Kapolres justru tidak berani memberantas aktivitas illegal PETI serta menyeret para  pelakunya ke ranah hukum. Kalau tak bekerja, lebih bagus Kapolres mundur dan meletakkan jabatan" tegasnya.

Hal senada, aktivis mahasiswa Ridwandi Nasution ikut menegaskan bahwa penanganan kasus ini merupakan ujian atas profesionalisme dan komitmen Polres Madina dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Terlebih, praktik PETI di Kotanopan kini telah menjadi perhatian dari Gubernur Sumut dan atensi langsung dari Kapolri terkait kerusakan lingkungan serius yang ditimbulkannya.

"Kami mendesak Kapolres Madina bertindak tegas serta tunjukkan nyali secara jantan disaat wibawa dan marwah aparat penegak hukum telah dilecehkan oleh para mafia tambang. Kami dari aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat akan terus mengawal kasus ini. Jika penegakan hukum dinilai jalan di tempat, kami siap turun ke jalan untuk mendesak Kapolres Madina untuk mundur," tegas Ridwandi yang juga Direktur The Madina Green Institute bersama Ketua SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Resor Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait pemasokan ekscavator diduga milik PW dan perkembangan kasus video viral aktivitas PETI tersebut. 

Jurnalis media Zoinnews.com masih melakukan upaya konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk pemberitaan  berimbang dan objektif.

(Magrifatulloh).