Mahasiswa Siapkan Laporam Hukum Terkait Proyek Siluman di Tangga Bosi III Siabu
Rabu, 22-07-2026 - 12:42:27 WIB
Baca juga:
   
 

 


Panyambungqn, - Sikap tidak kooperatif dan menutup diri dari keterbukaan informasi ditunjukkan oleh oknum TNI berinisial Dongoran serta seorang kontraktor bernama Indra. Keduanya memilih bungkam dan mengabaikan upaya konfirmasi jurnalis terkait carut-marut pengerjaan proyek irigasi misterius yang diduga kuat sebagai "proyek siluman" tanpa papan informasi (plang).


Oknum TNI Dongoran, yang santer disebut-sebut warga bertindak sebagai pembeking proyek tersebut, tidak memberikan respons apa pun hingga batas waktu (deadline) yang ditentukan. Padahal, jurnalis telah memberikan kelonggaran waktu lebih dari 10 jam hingga Selasa (21/7/2026) pukul 11.00 WIB untuk memberikan hak jawab demi keberimbangan informasi (cover both sides). Sikap abai ini dinilai mencederai prinsip transparansi yang diatur dalam UU No. 40/1999 tentang Pers.


Sebelumnya, sikap "kabur" dan menghindar juga dipertontonkan oleh Indra. Pria yang disebut warga bertindak sebagai kontraktor sekaligus penyuplai material proyek bermasalah tersebut menunjukkan arogansi saat dikonfirmasi. Indra memilih bungkam dan tidak berani menjawab sejumlah pertanyaan krusial yang diajukan jurnalis di lapangan.


Sementara itu Camat Siabu Ahmad Fadlan, S.Sos, MM ketika dikonfirmasi jurnalis mengaku tidak tahu terkait keberadaan proyek tersebut di wilayah kerjanya.


"Sampai saat ini, sepengetahuan kami belum ada laporan resmi terkait proyek drainase di Tangga Bosi III Siabu," ujar Camat beberapa waktu lalu.


Berdasarkan konfirmasi resmi yang dilayangkan jurnalis dan aktivis mahasiswa terdapat tiga klaster pelanggaran berat yang hingga kini sengaja ditutupi oleh pihak-pihak terkait yakni Pelanggaran Transparansi dan Legalitas Proyek.


Proyek fisik yang sedang berjalan lebih dua minggu ini dinilai "misterius" karena tidak memasang plang informasi sejak awal pengerjaan. Hal ini diduga kuat melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta UU No. 02/2017 tentang Jasa Konstruksi.  


Ketua MPR (Mahasiswa Peduli Rakyat) Kabupaten Madina Ridwandi Nasution kepada awak media (21/07) di depan Kantor DPRD Kab Madina, menjelaskan hingga saat ini nama perusahaan pelaksana, identitas kontraktor, nilai anggaran (pagu dana), identitas satuan kerja (Satker) Dinas atau Kementerian terkait, hingga volume resmi proyek irigasi tersebut masih "samar" dan gelap gulita".


Point kedua, jelas Ridwandi yang aktivis PMI, dugaan pelanggaran Wewenang TNI terkait
UU No. 34/2004. Dongoran selaku oknum TNI sebelumnya sempat mengklaim kepada media, bahwa dirinya bertugas memastikan kualitas pekerjaan atas perintah pimpinan. Namun, saat dimintai jurnalis, menunjukkan Surat Perintah (Sprin) resmi atau dasar hukum keterlibatan personil TNI aktif dalam teknis proyek konstruksi sipil, dan perintah pimpinan dari institusi mana, yang bersangkutan memilih diam dan diduga telah memblokir nomor kontak jurnalis. Kapasitas legalitas institusi TNI dalam proyek ini pun dipertanyakan ikut publik.


Poin ketiga, aroma KKN dan pengabaian warga lokal.


Proyek yang diklaim sebagai usulan Kelompok Tani (Poktan) ini diduga sarat praktik KKN , tertutup dan manipulasi administrasi. Status pengerjaan apakah swakelola atau dikontrakkan ke pihak ketiga masih menjadi teka-teki. Selain itu, proyek ini memicu polemik sosial karena mengabaikan kearifan lokal dengan mendatangkan lebih dari 95 persen pekerja dari luar daerah (Kota Padangsidimpuan).


Akibat banyaknya kejanggalan dan sikap bungkam dari para aktor proyek, sejumlah organisasi mahasiswa  kini dilaporkan sedang bergerak. Mereka melakukan konsolidasi dan bersiap membawa kasus proyek "siluman" ini ke ranah hukum atas dugaan berbagai praktik pelanggaran dan kerugian negara.


"Siang ini, insya allah kita akan melayangkan surat pengaduan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Panyabungan atas dugaan KKN dan indikasi pelanggaran proyek yang dianggap sarat masalah ini" tegas Ketua MPR Kab Madina Ridwan Nasution.


Sampai berita ini diturunkan, baik oknum TNI Dongoran maupun kontraktor Indra tetap memilih tidak menggunakan hak jawab mereka, serta mengabaikan asas tabayyun (konfirmasi) dan menutup diri dari akuntabilitas publik.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com