Kemendagri-KLH Percepat Penyusunan Perda RPPLH
Minggu, 19-07-2026 - 19:31:41 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memperkuat sinergi dalam pembinaan pemerintah daerah untuk mempercepat penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).


Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang RPPLH yang dilaksanakan secara daring.


Rapat dipimpin Kepala Subdirektorat Lingkungan Hidup, Abdul Aziz yang mewakili Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Rapat ini bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai kebijakan penyusunan dan implementasi RPPLH. Penyusunan Perda RPPLH mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025.


Direktur PSDAB Kementerian Lingkungan Hidup, Hariani Samal, menegaskan bahwa pembangunan wilayah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.


“RPPLH menjadi instrumen penting untuk memastikan pembangunan daerah tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, sekaligus melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Hariani, dalam rilis yang diterima redaksi, Minggu (19/07/2026).


Sebagai langkah konkret mendorong percepatan di daerah, Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait percepatan penyusunan dan penetapan Perda RPPLH.


Pemerintah daerah yang belum memiliki Perda RPPLH didorong untuk segera menyusun dan menetapkannya sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sementara daerah yang telah memiliki Perda RPPLH perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan ketentuan terbaru.


Pada sesi diskusi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun materi teknis RPPLH pada 2027 agar dapat menjadi dasar penyusunan KLHS yang terintegrasi dengan RPJMD pada tahun 2028. 


Bagi daerah yang telah menyusun materi teknis sebelum terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2025, namun belum menetapkannya menjadi Perda, perlu dilakukan reviu dan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku.


Kemendagri dan KLH berkomitmen untuk terus berkolaborasi memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemerintah daerah, mulai dari penyusunan materi teknis hingga penetapan Perda RPPLH. 


Percepatan Perda RPPLH bukan sekadar memenuhi amanat regulasi, tetapi menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah memiliki pijakan lingkungan yang kuat dan berkelanjutan.


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com