Tim Terpadu Pemprov Sumut Tegaskan Komitmen Berantas "Illegal Mining" di Madina
Minggu, 19-07-2026 - 01:43:16 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Tim Terpadu menegaskan kembali sikap "zero tolerance" terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Komitmen ini dibuktikan lewat rangkaian penertiban maraton dan instensif di sejumlah wilayah Sumut, termasuk di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) beberapa waktu yang lewat.


Tim Terpadu Pemprov Sumut melalui Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumut, Dedi Jamiansyah Putra Harahap menyatakan bahwa operasi pemberantasan PETI merupakan instruksi langsung  Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution.


Langkah ini diambil demi menegakkan supremasi hukum, menyelamatkan lingkungan, serta melindungi keselamatan warga.


"Pemprov Sumut tidak akan mentolerir dan memberikan ruang sedikit pun bagi aktivitas PETI dalam bentuk apa pun. Praktik ilegal ini telah merusak ekosistem sungai dan hutan, memicu bencana alam, serta merugikan negara" tulis Dedi JP Harahap kepada wartawan (16/07) dalam rilis resmi Tim Terpadu menjawab konfirmasi jurnalis adanya issue liar dan ragam spekulasi negatif pasca penertiban PETI oleh Tim Terpadu di Kotanopan  (02/072026).


Pemprov Sumut, tambah Dedi kembali menegaskan komitmen dan konsistensi untuk terus kontiniu dalam pemberantasan ilegal mining dan memastikan penegakan hukum (law enforcement) akan berjalan konsisten bersama aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait secara berkelanjutan untuk memberantas aktivitas illegal PETI ini, termasuk di Kabupaten Madina.


"Pemprov Sumut tidak kenal kompromi dan secara tegas tidak akan memberikan toleransi apapun dalam praktek illegal PETI," tegas Dedi.
 
Lebih lanjut, ujar Dedi bahwa Pemprov Sumut ikut menghimbau seluruh elemen masyarakat Madina—mulai dari tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, ormas, hingga pemerintah desa untuk bersatu menolak keras PETI.


 "Kita meminta kolaborasi yang kolektif antar elemen masyarakat untuk menutup celah dan memutus mata rantai aktivitas PETI ini" harap Dedi.


Pemprov Sumut juga meminta warga untuk tidak memberikan fasilitas atau perlindungan kepada pelaku tambang ilegal serta tidak tergiur keuntungan instant yang berdampak jangka panjang berupa pencemaran air, kerusakan lahan, banjir, dan longsor.


Pemprov Sumut, tambah Dedi sangat mengapresiasi peran media/pers dalam membangun kesadaran publik. Melalui informasi yang objektif, media diharapkan terus mendorong terciptanya budaya taat hukum. 


"Kami mengajak rekan-rekan media dan masyarakat untuk menjadi mitra strategis dalam mengedukasi publik mengenai bahaya PETI. Keberhasilan pemberantasan tambang ilegal ini adalah tanggung jawab bersama demi masa depan generasi mendatang. Mari kita jaga Madina dan selamatkan lingkungan kita," tambah Dedi.


Terkait adanya berbagai opini atau spekulasi yang berkembang di luar, Dedi menegaskan bahwa pernyataan resmi Pemprov Sumut sudah terjawab utuh melalui rilis resmi Tim Terpadu ini.


"Jika ada opini, praduga, asumsi negatif dan upaya mempolitisasi gerakan ini, itu adalah pernyataan oknum yang tidak dapat dipertanggung jawabkan," tegasnya.


Tim Pemprov Sumut juga ikut membantah sejumlah isu liar dan narasi sesat yang sengaja dihembuskan oleh oknum tertentu termasuk Kades Singengu Julu GD/MH yang menyatakan kedatangan Tim Terpadu ke Kota Nopan untuk mendukung reklamasi swadaya yang dia lakukan. "Itu tidak benar dan jelas penyesatan publik," tegas Dedi.


Disebutkan, tujuan utama dari misi Tim Terpadu Pemprov Sumut adalah murni dan konkret untuk menunjukkan bahwa negara/pemerintah hadir dan tegas tidak pernah mentolerir adanya PETI, apalagi dengan kedok reklamasi yang tidak punya dasar hukum dan illegal. 


"Saya tegaskan kembali, rilis resmi Tim Terpadu telah terbit pada hari H penertiban PETI Kotanopan, 02 Juli kemaren. Bisa ditelaah di portal Pemprov Sumut dan keterangan resmi Tim Terpadu. Kalau ada opini liar yang sengaja mendiskreditkan Pemprov Sumut, jelas itu perbuatan oknum yang tidak dipertanggung- jawabkan dan tidak bisa dijadikan referensi," tutupnya.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com