PETI Menjamur di Kotanopan Tanpa Penindakan, Ridwandi: Ini Bukan Lagi Kelalaian Administratif tapi Abused of Power
Sabtu, 11-07-2026 - 14:36:40 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, -  Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) kian menjamur dan  merajalela. Bupati Madina  Saifullah Nasution dan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi diduga kuat melakukan pembiaran secara sistemik dan terkesan tutup mata serta telinga atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayahnya.


Sikap diam orang nomor satu di Madina ini memantik spekulasi liar dan kecurigaan publik mengenai adanya dugaan konspirasi atau keuntungan personal di balik pembiaran aktivitas illegal tersebut.


"Saifullah dan Atika selaku pimpinan daerah diduga sengaja memelihara pembiaran sistemik PETI ini. Sikap abai ini bukan lagi sekadar kelalaian serius, melainkan dugaan pembiaran yang terstruktur oleh Pemerintah Daerah," tegas Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandi Nasution dalam keterangan Pers di Panyabungan, Sabtu, (11/07/2026).


Dijelaskan, aktivitas destruktif ini mustahil bertahan bertahun-tahun secara vulgar dan terbuka, tanpa adanya lampu hijau atau pembiaran sistematis dari oknum pejabat tinggi daerah termasuk Bupati 


"Madina sekarang darurat illegal mining. Fakta lapangan membuktikan alat berat beroperasi bebas, sungai hancur, alam berantakan, racun merkuri mengancam keselamatan warga. Publik mempertanyakan dimana peran Bupati? Kenapa diam, apakah Bupati akan terus membiarkan Kabupaten Madina akan hancur. Sungguh ironis, Madina sekarang sudah zona merah dikelilingi PETI, tapi kabupaten ini seolah sudah tidak lagi memiliki sosok pemimpin daerah dan hukum," ujar Ridwandi.


Ridwandi yang saat itu didampingi sejumlah aktivis dan pimpinan organisasi yakni SIPLAH (Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup), KBM-Madina (Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal), KLIK SK (Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan), PEKA (Peduli Konservasi Alam) menjelaskan, publik telah lama menuntut peran pemerintah untuk hadir dalam menyikapi polemik PETI. Tapi fakta mencuat Bupati seakan tutup mata dan seolah tak peduli membiarkan kehancuran alam Madina ini secara brutal.


"Jika Bupati mengaku tidak tahu adanya aktivitas PETI, itu adalah bentuk ketidak kemampuan yang memalukan. Namun bila Bupati mengetahui aktivitas illegal ini, tapi tetap diam maka itu adalah bentuk kejahatan jabatan," tegasnya.


Menurut Ridwandi, secara yuridis sesuai UU No 32/2009 (Lingkungan Hidup), UU No 03/2020 (Minerba) dan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pembiaran oleh pemerintah memiliki konsekwensi pidana serius. "Ini bukan lagi kelalaian administratif, tapi bentuk "abused of power" (penyalahgunaaan wewenang dan jabatan)" tegasnya.


Hingga saat ini, menurut mereka belum ada tindakan konkret dan tegas dari pemerintah daerah untuk menghentikan operasi ilegal yang merusak ekosistem sungai dan hutan Madina serta sanksi berat dari Pemda untuk menberikan efek jera.


Ditambahkan, PETI di Madina yang kian massif telah berubah menjadi momok menakutkan dan industri kejahatan lingkungan yang kebal hukum. Absennya kehadiran pemerintah daerah dalam penindakan dan tetap melakukan pembiaran, telah memicu indikasi kuat adanya dugaan gratifikasi atau keuntungan personal yang mengalir ke lingkaran kekuasaan. Hal ini juga diperparah dengan adanya signal dugaan Bupati terkesan melindungi para mafia tambang.


Menurut Wandi, signal ini terlihat dari kegemangan Bupati untuk menindak sejumlah oknum kepala desa yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perusakan alam dan eksosistem lingkungan . Dia menuturkan sangat mustahil Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Kotanopan, tidak mengetahui dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Singengu Julu GD dan oknum PWG selaku dalang utama aktivitas PETI di Wilayah Kotanopan. "Sudah menjadi rahasia umum dan viral dugaan keterlibatan kedua oknum GD dan PW, bahkan Tim Terpadu Pemprov Sumut juga telah merilis kedua oknum tersebut. Tapi toh, Bupati tetap tak bergeming dan tak berani menindak para mafia tambang tersebut"tegasnya 


Ketidak tegasan dan sikap Bupati yang dinilai takut untuk mencopot jabatan Kepala Desa Singengu Julu, padahal telah teridentifikasi kuat dalam sindikat kejahatan lingkungan  semakin memperkuat dugaan publik bahwa Pemerintah Daerah diduga kuat melakukan pembiaran sistemik, dinilai tidak serius dalam penindakan PETI, serta terlibat dalam dugaan konspirasi kotor untuk memberikan perlindungan hukum dan jabatan kepada para mafia tambang


Untuk itu, mereka menuntut agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera "turun tangan" memeriksa unsur pidana atas kelalaian yang disengaja, serta pembiaran sistemik oleh pemerintah daerah dan serta dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan oleh Kepala Daerah.


Mereka mengultimatum keras kepada Bupati Madina Saifullah Nasution dalam 7x24 jam, bila tidak ada tindakan nyata atas aktivitas PETI yang meresahkan rakyat ini, maka mereka siap membawa kasus ini ke level hukum nasional dengan melakukan pelaporan secara resmi ke Mabes Polri, serta menggalang investigasi independent dari lembaga lingkungan hidup nasional serta memastikan gelombang eskalasi massa untuk "turun ke jalan" dan menyerukan petisi dan mosi tidak percaya kepada Bupati Mandailing Natal.


(Magrifatulloh).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com