Temuan BPK di Revitalisasi Alun - Alun Rangkas Bitung, King Naga Tekankan OPD Terkait Jangan Merasa Paling Benar
Kamis, 09-07-2026 - 23:25:46 WIB
Baca juga:
   
 

 


 


Lebak, - Viralnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait proyek revitalisasi Alun-Alun Rangkasbitung memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan. Ketua LSM GMBI Distrik Lebak, King Naga, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat tidak boleh bersikap seolah paling benar atau kebal terhadap kritik publik.


Menurutnya, temuan BPK merupakan alarm serius yang tidak boleh dianggap sepele. Ia menilai setiap rupiah anggaran pembangunan berasal dari uang rakyat, sehingga penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka, bukan justru disikapi dengan sikap arogan atau anti kritik.


"Jangan merasa suci, jangan merasa paling benar ketika masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran. Kritik bukan musuh pemerintah, melainkan bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara," tegas King Naga.


Ia mengatakan, temuan BPK seharusnya menjadi tamparan keras bagi OPD terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, bukan mencari pembenaran atau mengabaikan aspirasi masyarakat. Menurutnya, pejabat publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menjelaskan setiap persoalan yang menjadi perhatian publik.


"Kalau memang semua pekerjaan sudah sesuai aturan, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Namun apabila terdapat kekurangan sebagaimana hasil pemeriksaan BPK, jangan mencari alasan. Laksanakan seluruh rekomendasi dan pertanggungjawabkan kepada publik," ujarnya.


King Naga juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dibangun melalui transparansi, bukan melalui sikap tertutup. Ia menegaskan, pihaknya akan terus mengawal setiap proyek yang menggunakan APBD agar pelaksanaannya sesuai aturan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.


"Kami tidak akan berhenti melakukan pengawasan. Jangan pernah menganggap kritik sebagai ancaman. Justru yang harus menjadi ancaman adalah ketika anggaran rakyat dikelola tanpa transparansi dan tanpa rasa tanggung jawab. Jangan sampai ada kesan OPD kebal terhadap kritik, karena tidak ada satu pun pejabat yang berada di atas hukum," pungkasnya.


(HKZ).


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com