SPPD Fiktif Belum Usai, Dugaan Korupsi Dana Sosper DPRD Pekanbaru Rp4,6 Miliar Muncul ke Permukaan
Senin, 06-07-2026 - 18:48:16 WIB
Baca juga:
   
 

 


Pekanbaru, - Dugaan korupsi DPRD Pekanbaru kembali menjadi perhatian publik. Di tengah bergulirnya persidangan perkara dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD (Setwan) Kota Pekanbaru, muncul laporan baru terkait dugaan penyimpangan anggaran kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Sosper) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp4,64 miliar.


Laporan terbaru tersebut disampaikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amanat Rakyat Indonesia (AMATIR) kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau pada Kamis, 25 Juni 2026.


Ketua LSM AMATIR, Nardo Pasaribu, mengungkapkan organisasinya menemukan dugaan ketidaksesuaian antara pencairan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan penelusuran melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan dokumen realisasi APBD Perubahan Kota Pekanbaru Tahun 2025, terdapat 101 paket kegiatan Sosper dengan total anggaran sekitar Rp4,64 miliar.


Menurut Nardo, setiap anggota DPRD memperoleh dua paket kegiatan yang terdiri dari jasa penyelenggaraan acara senilai Rp34,26 juta dan belanja makan minum sebesar Rp57,6 juta. Total anggaran untuk dua komponen tersebut mencapai sekitar Rp91,86 juta per anggota.


Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun AMATIR, kegiatan Sosper diduga hanya terlaksana satu kali pada periode November hingga Desember 2025. Sementara dalam dokumen realisasi APBD Perubahan tercatat adanya dua kali pencairan anggaran untuk kegiatan yang sama pada masing-masing anggota DPRD.


Jika dugaan tersebut terbukti, potensi kerugian negara dari satu pos anggaran Sosper saja diperkirakan mencapai sekitar Rp2,8 miliar.


Kasus dugaan penyimpangan anggaran Sosper itu muncul ketika Kejaksaan Negeri Pekanbaru masih menangani perkara dugaan SPPD fiktif dan manipulasi anggaran makan minum di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru.


Perkara tersebut bermula dari penggeledahan yang dilakukan penyidik pada Desember 2025. Dalam proses penyidikan, aparat menemukan 38 stempel diduga palsu dari berbagai instansi pemerintahan serta uang tunai puluhan juta rupiah di bagasi sepeda motor milik tenaga harian lepas (THL) sekaligus ajudan Sekretaris DPRD, Jhonny Andrean alias JA.


Nama Sekretaris DPRD Pekanbaru, Hambali Nanda Manurung, juga beberapa kali diperiksa penyidik dan dimintai keterangan di persidangan mengenai asal-usul stempel serta uang tersebut. Hambali membantah memerintahkan pembuatan stempel palsu.


Majelis hakim yang dipimpin Jonson Perancis, SH., MH., sebelumnya menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Jhonny Andrean dalam sidang pada Selasa, 9 Juni 2026. Selain pidana penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar denda Rp100 juta dengan ketentuan subsider 50 hari kurungan.


Jhonny dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menghalangi proses penyidikan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam perkara dugaan penyimpangan perjalanan dinas atau SPPD fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Pekanbaru.


Penyidikan perkara tersebut diketahui telah memeriksa lebih dari seratus saksi. Sejumlah pejabat, termasuk Sekretaris DPRD Pekanbaru Hambali Nanda Manurung, juga telah beberapa kali memenuhi panggilan penyidik.


Menanggapi perkembangan perkara tersebut, akademisi dan pakar hukum pidana asal Riau, Dr. Yudi Krismen US, S.H., M.H., menegaskan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan objektif.


"Ketika institusi Kejaksaan Negeri (Kejari) sedang diuji integritasnya akibat dugaan pelanggaran hukum. Ini menuntut penyidikan transparan dan objektif tanpa pandang bulu untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa," ujarnya, Kamis (11/6/2026).


Yudi menilai penanganan perkara tidak boleh berhenti pada satu pihak semata karena fakta birokrasi harus menjadi pertimbangan dalam mengungkap keseluruhan rangkaian kasus.


"Namun, mari kita gunakan akal sehat secara jernih. Jhonny Andrean hanyalah seorang Tenaga Harian Lepas (THL)," jelasnya.


Ia menambahkan, posisi THL berada pada level terbawah dalam struktur birokrasi sehingga dinilai tidak memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan anggaran.


"Mereka tidak memiliki tombol kuasa eksekutif, tidak memegang 38 stempel kebijakan, dan mustahil mempunyai kewenangan absolut untuk mengorkestrasi arus perputaran uang negara dalam jumlah masif," ucap Yudi.


Menurut Yudi, publik akan sulit menerima apabila kasus yang diduga melibatkan pengelolaan anggaran besar hanya berakhir pada satu terdakwa yang berstatus tenaga honorer. Di sisi lain, laporan dugaan korupsi dana Sosper kini membuka babak baru yang berpotensi memperluas penyelidikan terhadap pengelolaan anggaran di lingkungan DPRD Pekanbaru.


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com