DPN PERMAHI: Stabilitas Nasional adalah Modal Utama Menjaga Keberlanjutan Pembangunan
Jumat, 03-07-2026 - 17:03:27 WIB
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Azhar Sidiq.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPN PERMAHI), Azhar Sidiq S., menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas nasional sebagai fondasi utama keberhasilan pembangunan. Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi, namun tidak boleh berkembang menjadi gerakan yang mengganggu ketertiban umum dan kepentingan nasional.


Azhar menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang menghadapi tantangan besar, mulai dari penguatan ekonomi nasional, peningkatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga reformasi birokrasi. Karena itu, dibutuhkan suasana yang kondusif agar berbagai program strategis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.


"Setiap pemerintahan yang memperoleh mandat konstitusional harus diberikan ruang untuk bekerja. Evaluasi dan kritik tetap penting, tetapi harus disampaikan secara objektif, berdasarkan data, dan tidak berkembang menjadi narasi yang menciptakan instabilitas nasional," ujar Azhar.


Menurutnya, demokrasi Indonesia tidak hanya memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat, tetapi juga mengandung tanggung jawab konstitusional untuk menjaga persatuan bangsa. Kebebasan berekspresi tidak boleh dimanfaatkan untuk membangun polarisasi ataupun menggiring opini yang berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.


Sebagai organisasi mahasiswa hukum, DPN PERMAHI memandang bahwa keberhasilan pembangunan nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Program-program strategis pemerintah harus dikawal secara kritis namun konstruktif agar tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.


Azhar menilai bahwa energi bangsa saat ini seharusnya difokuskan pada penyelesaian berbagai persoalan mendasar seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, pemberantasan korupsi, penguatan investasi, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.


"Bangsa ini membutuhkan kolaborasi, bukan konfrontasi yang berkepanjangan. Apabila setiap kebijakan selalu dibaca dalam kacamata konflik politik, maka energi nasional akan habis untuk perdebatan, bukan untuk menghasilkan solusi," katanya.


Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat harus mampu membedakan antara kritik yang bertujuan memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan provokasi yang hanya berorientasi menciptakan kegaduhan politik. Dalam negara hukum, setiap aspirasi memiliki ruang untuk disampaikan, tetapi seluruh prosesnya harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan menghormati kepentingan umum.


DPN PERMAHI menegaskan bahwa dukungan terhadap stabilitas pemerintahan bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol masyarakat. Sebaliknya, stabilitas yang kuat justru akan melahirkan ruang evaluasi yang sehat, kebijakan yang efektif, dan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.


Menutup keterangannya, Azhar mengajak seluruh elemen bangsa untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok.


"Indonesia memerlukan persatuan, kepastian hukum, dan stabilitas politik agar agenda pembangunan dapat berjalan secara maksimal. Mari kita kawal pemerintahan melalui kritik yang bertanggung jawab, pengawasan yang objektif, dan partisipasi aktif dalam membangun bangsa. Ketika stabilitas terjaga, pembangunan memiliki kesempatan lebih besar untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Azhar.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com