Razia PETI Kotanopan oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut Dinilai Ecek-Ecek, Kapolri Didesak Ambil Tindak Tegas
Jumat, 03-07-2026 - 15:23:38 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mandailing Natal, -.Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) kembali diuji.  Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, Tim Terpadu menggelar operasi penertiban di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kemaren Kamis (02/07/2026). 


Meski berhasil menyita satu unit alat berat jenis ekskavator, operasi ini memicu desakan publik yang kuat agar aparat penegak hukum langsung menindak lanjuti dan tidak hanya melakukan razia yang terkesan formalitas dan "ecek-ecek".


Gelombang desakan penegakan hukum yang tegas serta memberi efek jera kini langsung tertuju ke Markas Besar Polri di Jakarta.


"Kita menagih  komitmen dan bentuk keseriusan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam mengeksekusi instruksi Presiden RI dalam pemberantasan mafia tambang illegal. Kapolri harus lebih "ksatria" dan segera instruksikan Kepala Bareskrim Mabes Polri dan Kapoldasu Irjen Pol Wishnu Hermawan Februanto segera meringkus aktor intelektual di balik aktivitas ilegal PETI Kotanopan tersebut, termasuk oknum Kepala Desa Singengu Julu G*nda dan seorang pria berinisial PW alias P*w*ng yang selama ini dikenal arogan dan merasa kebal hukum" tegas Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ridwandy Nasution kepada pers di Panyabungan (03/07) 


Disebutkan, penangkapan dan penetapan status tersangka kepada kedua orang tersebut cukup berdasar, karna selama ini kedua nama tersebut diduga kuat  sebagai bigbos/mafia tambang sekaligus pemodal utama/penyandang dana yang memiliki sindikat kejahatan lingkungan terorganisir dalam bisnis illegal.


Sorotan tajam publik juga telah mencuatkan kedua nama tersebut langsung ke permukaan pada hasil penggerebekan Tim Terpadu Pemprov Sumut kemaren. 


"Tim Terpadu Pemprov Sumut juga telah jelas menemukan fakta kuat adanya operasional tambang di lokasi PETI Kotanopan yang merupakan jaringan GD dan PW selaku pemilik ekskavator dan pemodal utama. Maka tidak ada alasan lagi untuk aparat penegak hukum tetap diam dan jadi pengecut. Kapolri harus menindak lanjuti  aspirasi rakyat ini serta menindak tegas dan menangkap kedua orang tersebut yang selama ini merasa 'kebal hukum' demi  menjaga kepercayaan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai profesionalitas, kredibilitas dan integritas Polri di mata rakyat. Kita minta segera tangkap dan seret  kedua mafia tambang tersebut ke ranah hukum," ungkap Ridwandy.


Hal ini juga diperparah,  dengan video viral secara live di medsos yang memamerkan secara arogan aktivitas illegal PETI dengan mengemudikan ekskavator untuk eksploitasi sumber daya alam dan menghancurkan lingkungan. Aktor pelaku disebut berisial Pu**ra yang merupakan  anak kandung dari mafia tambang PW yang terus memicu kecaman dan kemarahan publik.


Ahmad Ridwandy saat memberikan pernyataan Pers bersama Ketua PC Ikatan Pelajar Alwashliyah (IPA) Hanafi Lubis, Ketua Jaringan Aktivis Muda Nahdliyin Nusantara Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-SK) Dahler Lubis, Ketua Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL) Rahmat Hasibuan, Sekretaris  Peduli Konservasi Alam (PEKA), Ahmad Sulthan menuntut Kapolri agar kedua mafia tambang tersebut nantinya dapat dikenai pasal berlapis. 


Selain tindak pidana kejahatan lingkungan akibat aktivitas illegal yang menghancurkan alam dan lingkungan hidup, kedua nama tersebut harus dijerat dengan penyitaan asset berupa tanah, kebun, sawah, bangunan, kendaraan mewah lainnya untuk dikembalikan ke kas negara karna diduga kuat.akibat tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari hasil penjarahan kekayaan negara lewat PETI.


Senada dengan itu, Ketua Presidum SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahnad Rifai 
meminta ketegasan penuh dari Kapolri agar penertiban ini memberikan efek jera yang nyata, bukan hanya sekadar agenda "plesiran" atau panggung sandiwara layaknya macan ompong tanpa menyentuh para mafia tambang.


Disebutkan, penertiban PETI di Kotanopan oleh Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyisakan tanda tanya besar publik dan menuai kritik tajam. 


Langkah yang hanya menghasilkan teguran keras dan penghentian sementara, dinilai tidak akan menyentuh akar masalah dan telah gagal memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini dibuktikan, setelah tim tersebut pulang, aktivitas merusak lingkungan dipastikan beroperasi kembali.


"Ini bukan razia tegas. Tapi hanya penertiban berupa himbauan berkedok sandiwara dan terkesan "ecek-ecek. Gak ngefek gitu loch," ujar Ahmad Rifai.


Dijelaskan, bila Gubernur Sumut konsisten dan serius dalam penindakan, seharusnya nama kedua mafia tambang yang telah disebut oleh Tim Terpadu, langsung bisa di OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan diseret ke ranah hukum. Alih-alih disanksi tegas, malah  hanya diberikan teguran berupa secarik kertas untuk ditandatangani.  


"Masyarakat sudah muak dengan sandiwara seperti ini. Hukum yang mandul, penertiban yang sekadar formalitas dan sekadar main-main," pungkasnya.


Lemahnya penegakan hukum dari Tim tersebut tentu wajar memantik spekulasi liar ditengah publik, terkait motif dan agenda terselubung Tim tersebut turun ke Madina. 


Ditandaskan, masalah pertambangan illegal ini akan bisa selesai, jika para mafia tambang diberantas dan diberikan sanksi hukum berat sembari pemerintah mempercepat WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) dan IPR (Izin Pertambangan Rakyat).


PETI di sejumlah titik di Kabupaten Madina, analisa mereka telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Selain itu terjadi perubahan bentang alam, kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memicu risiko banjir dan longsor, kerusakan lahan pertanian yang merupakan mata pencaharian warga, hilangnya vegetasi, serta terbentuknya lubang galian yang membahayakan keselamatan warga. Ada juga potensi pencemaran air sungai yang merusak ekosistem perairan,  Dampak sosial juga maraknya peredaran narkoba, judi dan prostitusi.


(Magrifatulloh)


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com