LKPPH DPN PERMAHI Siap Laporkan Dugaan Pelanggaran PT Hutama Karya ke Kejaksaan Agung RI
Jumat, 03-07-2026 - 08:44:56 WIB
Wahyullah Arif, Direktur Sekretaris Umum Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (LKPPH) DPN PERMAHI.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Lembaga Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (LKPPH) DPN PERMAHI menyatakan siap melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya, kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 


Langkah ini merupakan bentuk komitmen LKPPH DPN PERMAHI dalam mengawal penegakan hukum, mendorong transparansi penggunaan anggaran negara, serta memastikan setiap proyek strategis nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Berdasarkan hasil investigasi lapangan, penelusuran dokumen, serta bukti-bukti yang telah dikumpulkan, LKPPH DPN PERMAHI menemukan sejumlah dugaan pelanggaran yang akan disampaikan secara resmi kepada Kejaksaan Agung RI, yaitu:


1. Diduga proyek dilaksanakan tanpa memenuhi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau persetujuan lingkungan yang diwajibkan sesuai ketentuan hukum. 


2. Diduga menggunakan material batu pondasi yang berasal dari halaman lokasi proyek.


3. Diduga terdapat ketidaksesuaian terhadap kewajiban perizinan usaha yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4. Diduga menggunakan tenaga kerja konstruksi atau tukang yang tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan jasa konstruksi.


5. Diduga menggunakan material pasir yang berasal dari sumber yang tidak memiliki izin resmi.


LKPPH DPN PERMAHI menilai apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, maka hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran serius terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup, pertambangan, jasa konstruksi, dan tata kelola pengadaan pembangunan yang wajib dipertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.


Oleh karena itu, Wahyullah Arif, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh uang negara.


Kami menegaskan bahwa pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tidak boleh mengabaikan hukum. Pembangunan yang baik harus berdiri di atas kepatuhan terhadap peraturan, bukan di atas dugaan pelanggaran.


LKPPH DPN PERMAHI juga memastikan akan terus mengawal proses hukum hingga terdapat kepastian hukum yang transparan, objektif, dan berkeadilan. Seluruh bukti dan dokumen yang dimiliki akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung RI sebagai bahan pemeriksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.


"Tidak boleh ada toleransi terhadap setiap dugaan pelanggaran dalam proyek negara. Hukum harus menjadi panglima. Kami akan mengawal perkara ini hingga tuntas demi menjaga integritas pembangunan dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia,," tegas Wahyullah Arif.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com