Kemendagri Dorong Penyempurnaan dan Percepatan Penetapan RKPD Provinsi Banten Tahun 2027
Kamis, 18-06-2026 - 17:26:18 WIB
Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan .
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2027 secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (17/6/2026).


Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan dan diikuti oleh 101 peserta yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga teknis, Direktorat SUPD lingkup Ditjen Bina Bangda, Bappeda Provinsi Banten, seluruh perangkat daerah Provinsi Banten, serta perwakilan Bappeda kabupaten/kota se-Provinsi Banten.


Pada sambutannya, Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan menyampaikan bahwa fasilitasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang RKPD bertujuan memberikan masukan dan penyempurnaan substansi terhadap rancangan akhir RKPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur.


Iwan juga menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 yang menunjukkan realisasi keuangan tercatat mencapai 109,00 persen, melampaui target pagu anggaran yang telah ditetapkan. Sementara itu, capaian kinerja program mencapai 48,99 persen, capaian kinerja subkegiatan sebesar 83,73 persen, tingkat keterisian indikator outcome program sebesar 69,23 persen, dan keterisian indikator subkegiatan sebesar 83,89 persen.


"Hasil tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara realisasi keuangan dan capaian kinerja program, sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja yang lebih berorientasi pada hasil pembangunan," kata Iwan.


Lebih lanjut, Iwan menegaskan bahwa RKPD merupakan dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan daerah selama satu tahun, penjabaran tahunan RPJMD, acuan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah, dasar pengendalian kinerja pembangunan, serta pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah. 


"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Banten diharapkan dapat mempercepat penetapan RKPD Tahun 2027 agar tahapan penyusunan APBD dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan," imbuh Iwan.


Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2027 harus berpedoman pada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027 yang berfungsi menjembatani arah kebijakan nasional dalam Rancangan RKP Tahun 2027 dan hasil Rakortekrenbang Tahun 2026 ke dalam perencanaan pembangunan daerah.


Dokumen tersebut juga diharapkan mampu mengakomodasi karakteristik wilayah dan target pembangunan dalam RPJMD 2025–2029.


Pemerintah Provinsi Banten juga didorong untuk memastikan pelaksanaan Program Strategis Nasional (ProSN) dan hasil kesepakatan Rakortekrenbang Tahun 2026 terakomodasi dalam RKPD Tahun 2027 sehingga tetap selaras dengan arah pembangunan nasional.


Sementara itu, Bappeda Provinsi Banten menyampaikan capaian dan proyeksi indikator makro pembangunan daerah, alokasi pendanaan pembangunan tahun 2027, program prioritas daerah yang mendukung kebijakan nasional, dukungan terhadap Program Kawasan Perkotaan Nasional (PKPN), serta capaian dan target indikator kinerja utama daerah.


Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Banten diminta segera melakukan penyempurnaan dokumen rancangan akhir RKPD Tahun 2027 dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2027.


Setelah ditetapkan, salinan peraturan tersebut wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat tujuh hari setelah penetapan. Selain itu, Bappeda Provinsi Banten juga diharapkan menyampaikan matriks tindak lanjut atas hasil fasilitasi kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah.


(M.Husnie).


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com