Jakarta, - Komisi III DPR RI sepakat menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp5,05 triliun yang diajukan BNN pada Rapat Kerja Bersama yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/6/2026). 

Tambahan anggaran tersebut diusulkan BNN guna mencegah kelumpuhan layanan publik pada tahun 2027 dan tercapainya target penurunan angka prevalensi penyalahguna narkotika menjadi 2,08%.

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, dalam paparannya menyebutkan bahwa Pagu Indikatif 2027 yang merosot menjadi Rp1,44 triliun dapat menyebabkan alokasi layanan masyarakat menyentuh angka nol rupiah. Karenanya, guna menutup defisit tersebut, BNN mengusulkan Pagu Ideal sebesar Rp6,49 triliun melalui kombinasi Rupiah Murni Rp1,51 triliun dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp3,54 triliun.

"Usulan pembiayaan luar negeri merupakan bagian dari total kebutuhan untuk 3 tahun ke depan, yang akan dieksekusi melalui 3 project utama di bawah payung Operasi Indonesia Bersinar," jelas Kepala BNN RI.

Sementara itu, dalam pembahasan evaluasi kinerja, Kepala BNN RI memaparkan sejumlah capaian kinerja BNN di semester pertama tahun 2026.  Ia menyebutkan bahwa per tanggal 15 Juni 2026 realisasi anggaran BNN telah mencapai 50,84% atau sekitar Rp733,18 miliar.

Serapan anggaran tersebut merupakan bentuk dari capaian operasional yang masif di lapangan seperti pengungkapan 155 kasus narkotika, penyitaan dan pemusnahan ratusan kilogram barang bukti narkotika, terbentuknya 370 peer educator, telaksananya 66.969 tes urine, terlayaninya ribuan klien dalam rehabilitasi, dan lain sebagainya.

Menutup rangkaian rapat kerja tersebut, Kepala BNN RI menegaskan bahwa seluruh capaian operasional dan usulan anggaran ideal ini merupakan satu kesatuan langkah strategis demi menyelamatkan generasi Indonesia dari ancaman narkotika.

"Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa sumber daya manusia yang sehat dan tidak ada Indonesia emas tanpa lingkungan yang bebas narkotika, sekali lagi Kami ucapkan terima kasih atas perhatian, pengawasan, dan dukungan pimpinan serta seluruh anggota Komisi III DPR RI," pungkasnya.

(**).