Patungan Rp400 Ribu/KK Bangun Sekolah, Enam Tahun Berlalu Warga Puo Raya Pertanyakan Nasib Lahan
Senin, 08-06-2026 - 16:11:30 WIB
Baca juga:
   
 

 


Rokan Hulu, - Harapan warga Desa Puo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, untuk memiliki sekolah dasar (SD) baru kini berubah menjadi tanda tanya besar. Enam tahun setelah masyarakat diminta patungan untuk pembelian lahan sekolah, bangunan yang dijanjikan tak kunjung berdiri.


Warga kini mempertanyakan nasib lahan yang dibeli dari hasil swadaya masyarakat tersebut, setelah muncul informasi bahwa sebagian lahan telah dimanfaatkan untuk kepentingan lain.


Berdasarkan keterangan sejumlah warga, sekitar tahun 2020 lalu masyarakat di Dusun Simpang TB dan Dusun Sepunggu diminta menyetorkan uang sebesar Rp400 ribu per kepala keluarga untuk pembelian lahan yang disebut akan diperuntukkan bagi pembangunan sekolah dasar.


Saat itu, warga mengaku mendukung penuh rencana tersebut karena diyakini akan memberikan manfaat bagi pendidikan anak-anak di wilayah mereka.


"Kami dulu ikut menyumbang karena diberitahu untuk pembangunan sekolah. Tujuannya baik, jadi masyarakat mendukung," ujar salah seorang warga kepada awak media.


Namun hingga tahun 2026, sekolah yang dijanjikan belum juga terealisasi. Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kelanjutan program yang pernah disepakati bersama itu.


Kekecewaan warga semakin bertambah setelah mengetahui lahan yang disebut dibeli dari hasil patungan masyarakat diduga tidak lagi digunakan sesuai tujuan awal. Berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat, di atas lahan tersebut kini berdiri bangunan Koperasi Merah Putih, sementara sebagian lahan lainnya disebut telah dipatok menjadi beberapa kavling.


Tak hanya mempertanyakan peruntukan lahan, warga juga menyoroti mekanisme pengumpulan dana yang dilakukan saat itu.


Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga mengaku sempat mendapat tekanan terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Mereka mengklaim bahwa warga yang tidak ikut menyetor dana pembelian lahan dikhawatirkan tidak mendapatkan pelayanan dalam program tersebut.


Pernyataan itu kini menjadi perhatian masyarakat karena PTSL merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.


Merasa tidak mendapatkan kejelasan, warga mulai mengumpulkan bukti pembayaran, dokumen pendukung, serta keterangan saksi. Mereka berharap pemerintah daerah, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun aparat penegak hukum dapat menelusuri persoalan tersebut secara terbuka dan transparan.


"Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang lahan itu masih untuk sekolah, jelaskan kepada masyarakat. Kalau ada perubahan peruntukan, masyarakat juga berhak tahu," kata warga lainnya.


Pihak Desa Sebut Sudah Dimusyawarahkan


Menanggapi persoalan tersebut, awak media berupaya mengonfirmasi Kepala Desa Puo Raya, Yasrijon. Namun, keterangan disampaikan melalui Kepala Dusun Lumban Gaul.


Menurut Kepala Dusun, rencana pembangunan sekolah tersebut sebelumnya telah melalui proses musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak terkait.


Ia menjelaskan bahwa proses pencarian lahan sengaja dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi yang berada di antara Dusun I dan Dusun II karena sekolah tersebut direncanakan untuk melayani anak-anak dari kedua dusun.


"Rencana pembangunan sekolah ini telah melalui musyawarah desa yang matang dan melibatkan berbagai pihak. Lokasi yang dicari juga mempertimbangkan akses bagi anak-anak dari Dusun I dan Dusun II," ujarnya.


Namun saat awak media mempertanyakan keberadaan berita acara musyawarah yang menjadi dasar pengambilan keputusan tersebut, Kepala Dusun tidak dapat menunjukkan maupun memperlihatkan dokumen dimaksud.


Ketika diminta menjelaskan lebih lanjut terkait berita acara maupun dokumen pendukung lainnya, Kepala Dusun juga belum dapat memberikan keterangan secara rinci.


Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Puo Raya, Yasrijon, belum memberikan tanggapan secara langsung terkait penggunaan dana swadaya masyarakat maupun dugaan perubahan peruntukan lahan yang awalnya disebut untuk pembangunan sekolah dasar tersebut. 


(Tim).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com