LKPPH DPN PERMAHI Desak Copot Kakanwil Kemenag Sulbar dan Usut Dugaan Peyimpangan
Minggu, 07-06-2026 - 05:52:42 WIB
Baca juga:
   
 

 


Mamuju, - Lembaga Kajian dan Pengawasan Pengembangan Hukum (LKPPH) DPN PERMAHI menyatakan siap melaporkan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Kementerian Agama RI  terkait sejumlah dugaan persoalan tata kelola anggaran yang menjadi perhatian publik.


Sekretaris Direktur LKPPH DPN PERMAHI, Wahyullah Arif, menegaskan bahwa laporan tersebut akan memuat berbagai dugaan yang perlu ditelusuri secara serius oleh Kementerian Agama RI, termasuk dugaan pengondisian atau bagi-bagi proyek di lingkungan Kanwil Kemenag Sulbar serta dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan mobiler.


"Kami meminta Kementerian Agama RI segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan pengadaan yang menjadi sorotan masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan harus dibuka secara terang benderang agar tidak menimbulkan kecurigaan publik yang semakin luas," tegas Wahyullah Arif.


LKPPH DPN PERMAHI juga menyoroti dugaan pengadaan mobiler yang diduga tidak sesuai antara harga dan spesifikasi barang yang diterima pada belanja pengadaan satker Ditjen pengadaan haji dan umroh tahun 2025 yang di duga anggaran pengadaan mobiler untuk kebutuhan kantor dan kegiatan itu tidak spesifik menjelaskan merek barang yang mengakibatkan dugaan Mark up bayangkan jika harga laptop 15 juta itu tidak di cantumkan merek apa sehingga menimbulkan dugaan bahwa bisa saja saat belanja kebutuhan itu di bawah harga yang di anggarkan. 


Menurutnya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses pengadaan, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
Belum juga dugaan Pengadaan vidio tron aula kanwil yang menelan anggaran hingga ratusan juta rupiah. Ini di pertanyakan harga dan spesifikasi nya serta urgensi di tengah efesiensi.


Perlu di ketahui pada  alokasi angaran kerja pada Kementerian Agama Sulbar  bagian tata usaha itu tahun 2025-2026 itu mencapai kurang lebih 37 Milyar 478 juta lebih dan hampir semua di dalam itu bentuk revatilasasi kantor Kementerian Agama seperti pagar, ruangan dan aula bahkan perawatan kendaraan, dialog kegiatan, perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2 hingga perjalan dinas serta gazebo. 


"Kami menemukan banyak kegiatan yang harusnya bisa di tekan di tengah efesiensi anggaran saat ini," bukan malah menghambur-hamburkan anggaran di tengah krisis global ini," Wahyullah.


Selain meminta audit investigatif, LKPPH DPN PERMAHI mendesak Menteri Agama RI untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran pimpinan Kanwil Kemenag Sulbar. 


Apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran atau penyimpangan, maka pencopotan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dinilai sebagai langkah yang patut dipertimbangkan demi menjaga integritas institusi.


"Kami tidak ingin Kementerian Agama tercoreng oleh berbagai dugaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, kami meminta Menteri Agama RI bertindak tegas dan transparan dalam menindaklanjuti laporan yang akan kami sampaikan, serta kami juga menulusuri indikasi perbuatan dugaan melawan hukum  di dalamnya," katanya.


LKPPH DPN PERMAHI menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.


Tuntutan LKPPH DPN PERMAHI
"Tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan anggaran negara. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan secara terbuka dan transparan," tutup Wahyullah tegas.


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com