Polemik Pengolahan Gas Blok Andaman, ForBINA Dorong Skema Win-Win Solution Antara Pemerintah Aceh & Mubadala
Jumat, 05-06-2026 - 12:53:00 WIB
Muhammad Nur.
Baca juga:
   
 

 


Aceh, - Polemik terkait rencana lokasi pengolahan gas alam cair (LNG) dari temuan cadangan gas besar Blok Andaman, antara Pemerintah Aceh dan Mubadala Energy semakin riuh di ruang publik. Hal ini menyusul beredarnya surat Gubernur Aceh Kepada Menteri ESDM yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) I Lapangan Tangkulo, Wilayah Kerja (WK) South Andaman. Diketahui, Mubadala berencana membangun fasilitas Floating Production Storage Offloading di tengah laut. Sementara Pemerintah Aceh meminta pihak Mubadala agar memanfaatkan infrastruktur Migas eksisting di KEK Arun sebagai lokasi Onshore Processing Facility (OPF).


Menyikapi polemik tersebut, Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (ForBINA), Muhammad Nur meminta kedua pihak melakukan upaya penyelesaian melalui pendekatan yang mengakomodir kepentingan semua pihak. Ia mendorong Pemerintah Aceh dan operator Blok Andaman, Mubadala Energy, untuk mengedepankan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Menurutnya, perbedaan pandangan antara Pemerintah Aceh yang menawarkan skema OPF dan keinginan Mubadala dengan skema FPSO seharusnya tidak menjadi hambatan bagi percepatan pengembangan proyek strategis tersebut.


“Kita memahami Pemerintah Aceh memiliki kepentingan agar pengolahan gas dilakukan di darat melalui fasilitas OPF di KEK Arun. Sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi daerah, mulai dari penciptaan lapangan kerja, jaminan ketahanan energi daerah, tumbuhnya industri turunan, hingga peningkatan aktivitas investasi,” kata M. Nur. 


Di sisi lain, lanjutnya, Mubadala Energy tentu memiliki pertimbangan teknis, efisiensi biaya, keekonomian proyek, serta aspek waktu pengembangan lapangan yang menjadi dasar dalam mempertimbangkan opsi FPSO.


“Karena itu, kedua pihak perlu duduk bersama untuk mencari titik temu. Libatkan SKK Migas dan Kementerian ESDM, juga DPRA. Sehingga semuanya menjadi terbuka. Jangan sampai perbedaan pendekatan justru menghambat realisasi investasi dan pengembangan cadangan gas yang sangat potensial ini. Kalau ini sampai terjadi justru akan sangat merugikan rakyat Aceh,” ujarnya.


Muhammad Nur menilai keberadaan KEK Arun merupakan aset strategis yang sudah memiliki infrastruktur energi dan industri yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung hilirisasi gas di Aceh. Namun demikian, aspek komersial dan teknis yang menjadi pertimbangan investor juga harus dihormati.


ForBINA, kata dia, menawarkan pendekatan win-win solution melalui pembahasan yang terbuka dan berbasis kajian yang komprehensif. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah mengintegrasikan kebutuhan efisiensi proyek dengan target peningkatan nilai tambah bagi perekonomian Aceh.


“Kami berharap ada ruang kompromi yang memungkinkan investasi tetap berjalan sesuai perhitungan bisnis investor, tetapi pada saat yang sama Aceh juga memperoleh manfaat maksimal dari pengembangan Blok Andaman. Prinsipnya, jangan ada pihak yang merasa dirugikan,” timpalnya.


Menurut Muhammad Nur, keberhasilan pengembangan Blok Andaman tidak hanya penting bagi investor dan pemerintah, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Aceh sebagai pusat energi nasional di masa depan.


“Yang terpenting saat ini adalah membangun komunikasi yang konstruktif. Potensi gas Blok Andaman harus menjadi peluang bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat iklim investasi di Aceh,” pungkas M. Nur.


(Ahmad).


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com