LKBH DPN PERMAHI Mendesak Gubernur Copot Nur Mardas dan Evaluasi Dugaan Intervensi Sadali Lie
Kamis, 04-06-2026 - 23:04:15 WIB
Baca juga:
   
 

 


Maluku, - Lembaga Konsultas dan Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia LKBH DPN PERMAHI menyatakan keprihatinan serius terhadap polemik birokrasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, khususnya terkait jabatan Nur Mardas pada bidang strategis di Dinas PUPR Provinsi Maluku.


Direktur Eksekutif LKBH DPN PERMAHI Muttaqien Heluth mengatakan birokrasi pemerintahan daerah harus dibangun berdasarkan prinsip merit system, profesionalisme, transparansi, dan kepastian hukum, bukan atas dasar kedekatan kekuasaan atau dugaan praktik patronase politik-birokrasi.


"Nur Mardas selaku Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Provinsi Maluku, harus segera di copot, jabatan yang di emban tidak memenuhi syarat normatif tertentu saat menjabat posisi strategis di PUPR Povinsi Maluku," tegas Direktur Eksekutif LKBH DPN PERMAHI Muttaqien Heluth, Kamis, 4 Juni 2026.


Berdasarkan UU no 20tahun 2023 tentang ASN, dan PP Manajemen PNS, serta maladministrasi tentunya menjadi tuntutan agar bagaimana pemerintah daerah maluku melewati BKD dan Gubernur harus gerak cepat sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.


Dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan pertimbangan teknis (Pertek) yang memerintahkan pencopotan Nur Mardas karena dinilai belum memenuhi syarat menduduki jabatan eselon III pada  Kabid Cipta Karya.


Bukan hanya jabatan yang di permasalahakan namun Penempatan Nur Mardas sebagai kepala bidang cipta karya, diduga sangat kuat masuk dalam pusaran indikasi korupsi beberapa pelaksanaan proyek, ini perlu ada penyelidikan oleh APH 


Persoalan Maladministrasi oleh Nur Mardas diduga adanya keterkaitan Sadali Lie selaku Sekda Maluku, ini bukan hanya asumsi tetapi ini perhatian publik yang perlu di transparansikan, jangan sampai jabatan untuk Nur Mardas adalah win win solution kepentingan birokrasi


Sekda Maluku dalam hal ini Sadali LIe bukan orang baru atas banyaknya dugaan indikasi dalam keterlibatan masalah pada Pemprov Maluku maka perlu adanya transparansi jelas terkait kedudukan Kepala Bidang Cipta Karya yang di duga di anulir oleh Sadali Lie sebagai Sekertaris Daerah Maluku.


Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, harusnya menerapkan dengan tegas statement par maluku pung bae, bukan hanya dari segi implementasi kerja, tetapi dari tatanan Birokrasi juga harus segera di evaluasi sesuai ketentuan dan regulasi dalam hal ini segera lakukan pencopotan dan terbuka terkait dugaan keterlibatan Sekda Maluku ke publik.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com