Diduga Barang Ilegal Bebas Masuk Pulau Bengkalis, Adakah Budaya Setor Tunai" di Lingkaran Itu?
Kamis, 04-06-2026 - 13:06:13 WIB
Baca juga:
   
 

 


Bengkalis, - Hingga kini, Wilayah Pulau Bengkalis diduga tak henti-hentinya dijadikan tempat penyulundupan barang-barang ilegal dari Negara tetangga Malaysia. Praktek yang merugikan masyarakat, daerah dan keuangan Negara ini, sepertinya telah terorganisir dan diduga melibatkan banyak oknum.


Inisial JK, salah seorang tokoh yang hafal dugaan seluk beluk kegiatan penyelundupan di Pulau Bengkalis mengakui, kegiatan dugaan penyelundupan barang ilegal di Pulau Bengkalis telah berlangsung lama. Karena Pulau Bengkalis merupakan kawasan stategis yang bertetangga langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura, menjadi lekasi stategis bagi mafia-mafia yang menyelundupkan barang-barang ilegal.


Ia menjelaskan, di antara barang ilegal yang masuk adalah perabotan rumah tangga, handphone, laptop, sepeda, barang bangunan, paku, baut, sap motor, kacang kedelai, kacang merah, lada kering, milo, susu, sarden, kecap asin, minuman kaleng, makanan kaleng, roti apolo, obat-obatan yang beredar dan dipasarkan di toko obat, alat kosmetik, bawang, kacang hijau, kacang tanah, alat kebun, cangkul, parang, sabit sawit, dodos sawit, loding sawit, galah sawit, racun rumput, kursi plastik, meja plastik, tenda untuk pesta dan peralatan sembahyang Tionghoa, serta rokok dan buah-buahan.


"Barang-barang yang sebagian besar diduga ilegal itu dari Pelabuhan Batu Pahat, Malaysia dan menggunakan beberapa Agen Pelayaran di Bengkalis, dibongkar di pelabuhan-pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi yang ada di Pulau Bengkalis," katanya. 


Selain itu jelasnya, kegiatan penyelundupan barang ilegal di Pulau Bengkalis, ada di salah satunya Pelabuhan resmi yaitu di Pelabuhan Perikanan, Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Bengkalis. Kemudian, barang ilegal tersebut disuplay ke kabupaten kota yang ada di Riau dan bahkan menyebar ke Wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara yang menggunakan mobil ekspedisi.


Ia menduga, sepertinya, aktivitas tersebut dilakukan tanpa ada pengawasan ketat. Padahal, sudah jelas, menurut ketentuan hukum di Indonesia mengenai impor ilegal, konsekuensi hukum bagi pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (perubahan dari UU No. 10 Tahun 1995), Pasal 102 dijelaskan, barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean tanpa melalui tempat pemeriksaan pabean dan tanpa pemberitahuan kepada pejabat Bea dan Cukai dianggap sebagai penyelundupan.


"Dan pasal 103 menjelaskan, pelaku penyelundupan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan peredaran barang impor yang membahayakan keselamatan dan tidak sesuai dengan standar," ujarnya. 


Dalam praktik lapangan lanjutnya, impor ilegal di Bengkalis terjadi dalam bentuk pengiriman barang tanpa dokumen, manipulasi dokumen (misalnya invoice, manifest dan mengeluarkan beberapa manifest mulai dari keberangkatan barang dari Malaysia, di tengah laut dan barang sampai). Kemudian memasukkan barang ke Pulau Bengkalis melalui jalur tikus atau pelabuhan tidak resmi, bahkan ke pelabuhan resmi.


Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara aktif melakukan operasi penindakan terhadap penyelundupan dan pelanggaran tata niaga impor. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal-pasal pencucian uang jika ditemukan adanya aliran dana ilegal yang terkait dengan aktivitas impornya, tetapi di Pulau Bengkalis diduga belum tersentuh.


Bengkalis Barang Ilegal Bebas Masuk? 


Sangat disayangkan, apapun tindakan yang dilakukan Pemerintah Pusat, sepertinya tidak berlaku di Pulau Bengkalis. Buktinya, dalam Satu Minggu, Kapal Layar Motor (KLM) kapasitas 400 ton hingga 600 ton yang diduga milik pengusaha inisial AG yang memakai Agen Pelayaran milik inisial BG yang juga salah satu ketua organisasi bidang pengusaha dan dagang, bebas beraktivitas masuk ke Pulau Bengkalis. 


"KLM yang mereka kelola masuk ke Pulau Bengkalis dalam Satu Minggu mencapai 4 trip dengan 4 unit KLM sekali masuk tanpa sesuatu hambatan. Mungkinkah dugaan budaya "Setor Tunai" ada di lingkaran tersebut?," kata JK bertanya. 


Padahal, impor ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap hukum Indonesia dan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional, industri dalam negeri, daerah, serta perlindungan konsumen.


Oleh karena itu, seyogyanya setiap aktivitas impor harus tunduk pada peraturan yang berlaku, mulai dari perizinan hingga pemenuhan standar mutu. Penegakan hukum terhadap impor ilegal perlu terus ditingkatkan agar tercipta perdagangan yang sehat dan berkeadilan di Indonesia.


"Bea dan Cukai merupakan pihak paling di depan dalam upaya untuk mencegah peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai," debutnya. 


Iam berpendapat, Bea Cukai bertugas menjaga keamanan negara dan melindungi masyarakat dari dampak negatif barang-barang ilegal. Seharusnya Bea Cukai memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak negatif barang ilegal, serta pentingnya memilih barang legal. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan upaya sosialisasi terkait pentingnya pemberantasan barang ilegal.


Mencegah persaingan tidak sehat antara produk ilegal dan produk legal. Menjaga kesehatan dan keamanan konsumen dari barang-barang ilegal yang tidak terjamin kualitasnya. Mencegah hilangnya potensi penerimaan negara dan daerah dari sektor kepabeanan dan cukai. Mencegah peredaran barang-barang ilegal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.


Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu pemberantasan barang ilegal. Dengan cara membeli dan menggunakan produk yang legal dan memiliki pita cukai, serta melaporkan kepada Bea Cukai jika menemukan indikasi peredaran barang ilegal, meningkatkan kesadaran akan bahaya dan dampak negatif barang ilegal.


"Dengan sinergi antara Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan barang ilegal dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi negara dan masyarakat, khususnya Kabupaten Bengkalials," ujarnya. 


Menunggu Ketegasan Penegak Hukum dalam Pemberantasan


Sementara lanjut JK, eksekutor dalam hal memberantas barang Illegal sebenarnya ada ditangan Bea dan Cukai Bengkalis, Penegak Hukum beserta pihak terkait lainnya. Namun demikian, ketika pihak terkait tutup mata, maka memberantas barang illegal melalui jalur laut di Pulau Bengkalis ini sangat sulit dilakukan, karena aktivitas ini telah berlangsung bertahun-tahun dan menyebabkan kerugian negara dan daerah dari sisi penerimaan. Patut dipertanyakan, adalah laporan pajak, baik itu bulanan maupun tahunan terhadap importir yang masuk ke Pulau Bengkalis?.


"Sulitnya pemberantasan penyelundupan di Pulau Bengkalis, patut kita duga lemahnya pengawasan dari pihak Bea Cukai serta pola kerja para pelaku penyelundupan yang terorganisir dan sistematis," katanya.


Bahkan Ia menyebut, masuknya barang illegal ke Pulau Bengkalus, bukan penyelundupan biasa. Pola logistik mereka sangat terencana. Ada jalur masuk, distribusi, bahkan dugaan perlindungan di lapangan. Penindakan hanya di hilir, sementara pelaku besar tidak pernah tersentuh hingga ke hulu.


Presiden Prabowo Subianto sudah mengeluarkan perintah tegas untuk memberantas aktivitas barang ilegal, semestinya tidak terjadi pembangkangan yang dapat mencoreng wibawa Presiden oleh oknum aparatur di bawahnya.


"Karena, aktivitas penyelundupan barang ilegal bukan sekadar pelanggaran, tapi ancaman terhadap ekonomi negara dan daerah. Jika tak segera ditindak, publik bisa kehilangan kepercayaan pada penegakan hukum, sehingga dugaan "Setor Tunai" bisa saja mencoreng wibawa semua pihak terkait dimata publik!," tuntasnya.


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com