Dinas PMD Madina Tegaskan Perangkat Desa Tidak Boleh Rangkap Jabatan
Kamis, 04-06-2026 - 12:50:24 WIB
Kadis PMD Kabupaten Madina, Irsal Fariadi.
Baca juga:
   
 

 


Panyabungan, - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) menegaskan pihaknya secara konsisten menerapkan aturan larangan bagi perangkat desa untuk tidak memiliki jabatan ganda yang melanggar Peraturan Pemerintah dan  Perda Perangkat Desa yang berlaku serta Dinas PMD telah sering memperingatkan perangkat desa di 377 Desa se Kab Madina agar tidak boleh rangkap jabatan. 


Hal itu disampaikan oleh Kadis PMD Kabupaten Madina Irsal Fariadi kepada media (Rabu, 03/06) saat menjawab  konfirmasi tentang sorotan publik dugaan sejumlah perangkat desa yang masih rangkap jabatan.


Dijelaskan, pihak PMD sendiri tidak akan tinggal diam akan menindaklanjuti laporan serta merekomendasikan sanksi sesuai aturan yang berlaku terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa maupun perangkat lainnya yang terbukti melanggar aturan dengan merangkap jabatan.


"Bagi perangkat desa yg rangkap jabatan, sudah dilarang baik dalam UU dan Peraturan Pemerintah maupun dalam Perda perangkat desa. Perangkat desa tersebut bisa memilih salah satu apakah tetap di perangkat desa atau di pekerjaan  lainnya seperti guru," tulis Irsal.


Dia juga menghimbau agar perangkat desa bisa mematuhi aturan biar tidak ada permasalahan hukum ke depan. "Aturan dan prinsipnya jelas, perangkat desa dilarang dan tidak boleh rangkap jabatan yang melanggar peraturan perundang-undangan," tambah Irsal.


Kebijakan larangan rangkap jabatan bagi perangkat desa itu, tambah Irsal berlaku secara nasional yang menekankan agar aparatur desa bisa lebih fokus pada tugas pokok dan fungsinya tanpa terbebani oleh tanggungjawab ganda, meningkatkan profesionalisne dalam penyelenggaran pemerintah dan menghindari adanya konflik kepentingan. 


"Larangan rangkap jabatan bagi perangkat desa ini juga bertujuan agar kepentingan masyarakat lebih diprioritaskan sehingga tata kelola pemerintahan desa semakin baik, tertib dan profesional serta meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa," tambahnya.


Ketika ditanyakan tentang skandal dugaan rangkap jabatan oknum Sekdes Malintang Adil Halomoan yang lagi viral, Irsal menegaskan kebijakan larangan rangkap jabatan ini berlaku untuk keseluruhan perangkat desa tanpa terkecuali serta tidak pilih kasih atau diskriminatif.


"Status Sekdes yg dianggap doubel job atau rangkap jabatan, kami memberikan deadline waktu kepada Sekdes tersebut untuk memilih apakah tetap jadi Sekdes atau mundur dari Sekdes dan dia memilih menjadi guru sertifikasi di SMP Muhammadiyah Gunung Tua. Tidak mungkin dia bekerja di dua tempat sekaligus," lanjutnya 


Selain itu, menurut Irsal perangkat desa menerima penghasilan tetap, sehingga jika menerima penghasilan lain yang bersumber dari anggaran pemerintah akan menjadi double penerimaan. 


"Penyelenggara pemerintah termasuk perangkat desa tidak diperbolehkan mendapatkan anggaran yang sama melalui keuangan negara sehingga tumpang tindih. Makanya perangkat desa tidak diperbolehkan memiliki jabatan ganda," ulasnya.


Khusus kasus Sekdes Malintang, Irsal juga menjelaskan adanya dugaan doubel pembayaran siltap dr  Anggaran Dana Desa (ADD) dan gaji/sertifikasi dari yayasan atau menggunakan APBN, maka akan dilakukan pemeriksaan reguler oleh inspektorat apakah nanti ada kesalahan, temuan dan atau pengembalian gaji ke yayasan. 


"Pihak Inspektorat yang memiliki kewenangan untuk menelusuri hal itu," jelasnya 


Pihak PMD sendiri jelas Irsal, akan terus memaksimalkan sosialisasi aturan larangan rangkap jabatan bagi perangkat desa ini secara massif, serta akan berkoordinasi lintas sektoral dengan dinas terkait seperti BKDSDM dan Dinas Pendidikan untuk sinkronisasi laporan data adanya guru atau ASN (PPPK dan PNS) yang rangkap jabatan sebagai perangkat desa. 


Pihaknya juga telah  meminta kerjasama kepada Camat dan Kades untuk melaporkan perangkat desa yang terindikasi rangkap jabatan. 


"Tugas Kades saat ini memverifikasi dan melaporkan melalui Camat apakah ada perangkat desa yang rangkap jabatan. Sudah ada juga yang secara suka rela mengundurkan diri dari jabatannya," tambah mantan Camat Batahan ini


Selain itu, Irsal juga mengajak masyarakat dan media massa untuk berperan aktif mengawasi. "Kalau ada laporan warga atau teman-teman media yang punya data lengkap dan bukti autentik dugaan rangkap jabatan perangkat desa yang melanggar aturan, jangan ragu menyampaikan kepada kami atau dipersilahkan konsultasi ke Dinas PMD. Nanti kita akan cek dan tindak lanjuti bersama," tutupnya.


(Magrifatulloh).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com