LSM LAKI dan LSM Tipikor Laporkan Dugaan Korupsi di Lingkungan Sekolah ke Kejari Pasaman
Rabu, 03-06-2026 - 16:15:45 WIB
Bayu dari LSM LAKI dan Oyon dari LSM Tipikor saat menyerahkan berkas laporan dugaan korupsi kepada petugas PTSP Kejari Pasaman, Rabu 3 Juni 2026.
Baca juga:
   
 

 


Lubuk Sikaping, - LSM LAKI bersama LSM Tipikor resmi melaporkan dugaan kasus korupsi di lingkungan sekolah ke Kantor Kejaksaan Negeri Pasaman.  


Laporan tersebut diterima langsung oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Pasaman. Elsa, selaku petugas penerima dokumen laporan, menyampaikan terima kasih atas partisipasi masyarakat. “Laporan ini akan kami pelajari dan sampaikan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.


Bayu, S.H., dari LSM LAKI, mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya menyoroti banyaknya dugaan pungli di sekolah. “Seperti pungutan uang buku LKS dan biaya perpisahan. Kami minta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan ini,” tegas Bayu.


Sementara itu, Oyon dari LSM Tipikor menyampaikan adanya dugaan penyelewengan pada proses lelang kantin di salah satu SMK di Lubuk Sikaping. “Ini sangat disayangkan jika benar terjadi,” ucap Oyon.


Oyon menjelaskan, dasar hukum terkait dugaan korupsi dan pungli di sekolah,jika terbukti, tindakan tersebut dapat dijerat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 yaitu penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain yang merugikan keuangan negara, pidana penjara 1-20 tahun dan denda Rp50 juta s.d. Rp1 miliar.  


Lanjutnya, dalam  pasal 12 huruf e Pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait jabatannya, pidana penjara 4-20 tahun dan denda Rp200 juta s.d. Rp1 miliar.


Sementara dalam Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah telah diatur dalam Pasal 12, Komite sekolah dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, orang tua, atau wali murid. Pungutan hanya boleh berupa sumbangan sukarela dan tidak mengikat.


Bayu menambahkan, dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah diatur dalam Pasal 34 ayat 2 dengan bunyi: Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.


(Jaya).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com